Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memperbaiki sebanyak 200 rumah warga
yang rusak atau tidak layak huni dalam program perbaikan rumah.
"Untuk bedah rumah sudah dialokasikan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2016 dan kami berikan untuk 200 rumah," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri Dewi Sartika di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, dalam program perbaikan rumah tersebut data 200 rumah itu sudah masuk. Dinas juga sudah mengundang seluruh kelurahan, agar mereka membuat pengajuan. Hal itu penting agar anggaran bisa secepatnya turun.
"Harus mengajukan RAB (rencana anggaran biaya). Kami sudah meminta kelurahan untuk mengajukan," katanya.
Ia juga mengungkapkan, pemkot sebelumnya telah melakukan survei terkait dengan rumah yang diperbaiki tersebut. Beberapa kriteria rumah yang layak mendapatkan bantuan tersebut memang harus sesuai di antaranya masalah sanitasi yang kurang baik, kondisi rumah yang sudah rusak, tingkat pekerjaan, sampai ekonomi.
Dewi khawatir, jika gegabah perbaikan rumah itu justru menyimpang dari targetan semula, memperbaiki rumah warga yang belum layak huni. Seharusnya warga yang tidak perlu mendapatkan perbaikan rumah, justru mendapatkan program perbaikan rumah tersebut, dan hal tersebut dinilai sangat tidak adil.
Untuk anggaran, nantinya setiap rumah pemerintah kota memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp10 juta. Dana itu nantinya dibelikan material bangunan. Selain dari pemerintah kota diharapkan warga sekitar juga membantu untuk perbaikan rumah, sehingga biaya yang terkumpul juga menjadi lebih besar.
Dewi menambahkan, sekitar April nanti anggaran bisa terealisasi. Warga yang rumahnya harus diperbaiki pun juga sudah lega, sebab ada kepastian. Mereka tidak menunggu lama untuk perbaikan rumah itu.
Setiap tahun, Pemkot Kediri juga selalu menganggarkan untuk perbaikan rumah warga yang rusak. Pada 2012, perbaikan rumah dianggarkan untuk 200 rumah, dan terus berlangsung sampai sekarang. Namun, hingga kini masih banyak rumah warga rusak yang masih menunggu untuk proses perbaikan. (*)
"Untuk bedah rumah sudah dialokasikan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2016 dan kami berikan untuk 200 rumah," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri Dewi Sartika di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, dalam program perbaikan rumah tersebut data 200 rumah itu sudah masuk. Dinas juga sudah mengundang seluruh kelurahan, agar mereka membuat pengajuan. Hal itu penting agar anggaran bisa secepatnya turun.
"Harus mengajukan RAB (rencana anggaran biaya). Kami sudah meminta kelurahan untuk mengajukan," katanya.
Ia juga mengungkapkan, pemkot sebelumnya telah melakukan survei terkait dengan rumah yang diperbaiki tersebut. Beberapa kriteria rumah yang layak mendapatkan bantuan tersebut memang harus sesuai di antaranya masalah sanitasi yang kurang baik, kondisi rumah yang sudah rusak, tingkat pekerjaan, sampai ekonomi.
Dewi khawatir, jika gegabah perbaikan rumah itu justru menyimpang dari targetan semula, memperbaiki rumah warga yang belum layak huni. Seharusnya warga yang tidak perlu mendapatkan perbaikan rumah, justru mendapatkan program perbaikan rumah tersebut, dan hal tersebut dinilai sangat tidak adil.
Untuk anggaran, nantinya setiap rumah pemerintah kota memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp10 juta. Dana itu nantinya dibelikan material bangunan. Selain dari pemerintah kota diharapkan warga sekitar juga membantu untuk perbaikan rumah, sehingga biaya yang terkumpul juga menjadi lebih besar.
Dewi menambahkan, sekitar April nanti anggaran bisa terealisasi. Warga yang rumahnya harus diperbaiki pun juga sudah lega, sebab ada kepastian. Mereka tidak menunggu lama untuk perbaikan rumah itu.
Setiap tahun, Pemkot Kediri juga selalu menganggarkan untuk perbaikan rumah warga yang rusak. Pada 2012, perbaikan rumah dianggarkan untuk 200 rumah, dan terus berlangsung sampai sekarang. Namun, hingga kini masih banyak rumah warga rusak yang masih menunggu untuk proses perbaikan. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016