KPK Pelajari Sistem Pelayanan Perizinan Sidoarjo

Sidoarjo, (Antara Jatim) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Kabupaten Sidoarjo untuk

mempelajari sistem pelayanan perizinan pada Dinas Perijinan Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur, untuk selanjutnya akan diimplementasikan kepada

kabupaten lain.



"Kami ingin mempelajari sistem yang digunakan karena perizinan yang

ada di Sidoarjo ini merupakan salah satu dari lima terbaik kabupaten

kota di Indonesia," kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan

Korupsi (Korsupgah) KPK Adliyansah Nasution, Kamis, saat dikonfirmasi di

Pendopo Kabupaten Sidoarjo.



Ia mengemukakan, nantinya hasil studi banding tersebut akan

dikembangkan di daerah-daerah lainnya terutama yang sudah melaksanakan

pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.



"Untuk tahun 2016 ini target kami akan ada sekitar 50 kabupaten/kota yang akan mendapatkan pengembangan," katanya.



Ia mengemukakan, ada beberapa pelayanan yang nantinya bisa

dipelajari di Kabupaten Sidoarjo, di antaranya adalah pelayanan

pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikerjakan dalam

waktu tiga jam.



"Apakah pelayanan tersebut benar-benar dilakukan dengan benar

mengingat di Sidoarjo, khususnya perizinan sudah mendapatkan ISO terkait

dengan pelayanan tersebut," katanya.



Menurutnya, jika sistem yang digunakan tersebut benar maka otomatis akan menghapus calo dan tindakan penyimpangan lainnya.



"Oleh karena itu, daripada instansi lainnya melakukan studi banding

di Sidoarjo, mungkin bisa kami wakili dan nantinya kami yang akan

membantu mengimplementasikan kepada daerah lain yang dianggap masih

kurang," katanya.



Sementara itu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan bangga atas

prestasi yang selama ini diraih oleh Pemerintah Sidoarjo dalam berbagai

hal.



"Apalagi dari jumlah daerah yang ada, Kabupaten Sidoarjo merupakan

daerah yang masuk di dalamnya. Kalau ini benar-benar baik untuk ke

depannya, kenapa tidak," katanya. (*)