Kementerian PPN/Bappenas: 50 Persen PDAM Masih "Sakit"

Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian PPN/Bappenas mengatakan 50 persen dari 420 unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih terbilang "sakit", sehingga air yang dihasilkan belum layak minum atau harus diolah terlebih dahulu.

"Sekitar 50 persen dari 420 unit PDAM terbilang masih "sakit", namun dalam lima tahun terakhir perkembangan PDAM semakin pesat dan lebih baik," kata Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo dalam acara Inspiring moment for urban water and sanitation di Surabaya, Kamis.

Acara yang digelar oleh United States Agency for International Development (USAID) Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) itu, ia mengatakan ada beberapa faktor PDAM berstatus Sakit. PDAM Sakit dinilai tidak berkembang, menderita kerugian, operasional dengan sumber daya yang terbatas, dan bermasalah menyelesaikan pinjaman.

"Selain itu juga ada permasalahan ketidakefisiensi mengenai operasional, yaitu adanya kebocoran pipa PDAM yang idealnya kurang dari 20 persen, namun masih ditemukan di atas standar. Sedangkan jumlah pelanggan PDAM ideal seharusnya kurang dari 20 ribu, melainkan sesuai fakta di lapangan 60 persen di antaranya hanya memiliki jumlah pelanggan kurang dari 10 ribu," tuturnya.

Kenyataan tersebut, tambahnya, menjadi kendala bagi Pemerintah Indonesia yang harus menuntaskan target cakupan pelayanan air minum berdasarkan kesepakatan dan komitmen Negara-negara anggota PBB melalui Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2000.

"Salah satu target MDGs di bidang air minum untuk Indonesia adalah, pada tahun 2015, cakupan pelayanan nasional untuk air minum yang sehat dan aman harus mencapai 68,87 persen, sehingga pemerintah provinsi maupun daerah harus ikut berkontribusi dalam mencapai target," terangnya.

Menurut dia, akses universal yang diusung pemerintah daerah adalah mencapai 100-0-100, yaitu 100 persen masyarakat Indonesia terlayani air minum, 0 persen daerah kumuh, dan 100 persen masyarakat Indonesia terlayani akses sanitasi yang baik hingga akhir 2019.

"Kami tentunya juga membuat program percepatan pembangunan sanitasi dan air minum, perbaikan PDAM, hibah air minum hingga kredit jamban untuk masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini perlu komitmen kepala daerah yang terus ditingkatkan supaya target akhir tahun 2019 bisa terpenuhi," tandasnya. 

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya ingin PDAM Sakit dan kurang sehat itu bisa meniru PDAM Malang yang menjadi PDAM dengan air siap minum, sehingga PDAM lainnya bisa terpacu menjadi lebih baik lagi. (*)