![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/168111/kepala-skpd-pemkot-malang-bedol-desa-ke-bali&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Kepala SKPD Pemkot Malang "Bedol Desa" ke Bali){kind=link}
Malang (Antara Jatim) - Hampir seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang yang dipimpin ketua rombongan Wakil Wali Kota Sutioaji "Bedol Desa" melakukan kunjungan kerja (studi banding) ke Kabupaten Badung, Bali, mulai Rabu (18/11) hingga Jumat (20/11).
Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Nur Widianto yang ikut dalam rombongan, Rabu, mengatakan, studi banding ke Bali ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang berkunjung ke Kota Malang beberapa waktu lalu.
"Begitu kota Malang ditetapkan menjadi salah satu role model dalam kinerja pelayanan publik oleh KemenPAN-RB, tuntutan untuk berbenah menjadi salah satu konsekuensinya. Satu di antaranya rekomendasi untuk studi banding ke Pemkab Badung, Bali," ujar Nur Widianto yang dihubungi per telepon.
Ia mengemukakan salah satu hal yang dipelajari adalah terkait pelayanan terpadu satu pintu. Di Kabupaten Badung saat ini pola perizinannya berjalan baik, terintegrasi dan telah memiliki PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Lebih lanjut mantan Kabid Penagihan Dispenda ini menjelaskan seluruh Kepala SKPD diikutkan dalam kegiatan tersebut karena mereka adalah "think tank", yakni perumus dan penyusun kebijakan, sehingga harus tahu secara langsung dan terbangun komitmen untuk menerapkannya nanti.
Senada dengan Nur Widianto yang akrab dipanggil Wiwid itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji berharap dengan adanya kegiatan tersebut terbangun efektifitas dan efiesiensi serta optimalisasi tepat sasaran dari sebaran program kegiatan Pemkot Malang.
"Yang jelas kegiatan ini tidak akan menggangu proses pelayanan publik yang berjalan karena secara teknis pelayanan publik juga melekat pada kepala bidang atau pejabat struktural di bawah kepala SKPD," ujarnya.
Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Subkhan melalui bagian Humas, menginformasikan kegiatan yang dikemas dalam acara peningkatan kapasitas dan sinergitas Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang itu, telah teranggarkan pada APBD 2015 senilai Rp600 juta lebih.
Jadwal kegiatan hari pertama (18/11) dilakukan simulasi program mapping rumpunisasi SKPD, melakukan kunjungan ke Pemkab Badung dan orientasi berdasarkan rumpunisasi pada hari kedua (19/11). Da, hari ke-3 pagi (20/11) rombongan balik ke Kota Malang.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Nur Widianto yang ikut dalam rombongan, Rabu, mengatakan, studi banding ke Bali ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang berkunjung ke Kota Malang beberapa waktu lalu.
"Begitu kota Malang ditetapkan menjadi salah satu role model dalam kinerja pelayanan publik oleh KemenPAN-RB, tuntutan untuk berbenah menjadi salah satu konsekuensinya. Satu di antaranya rekomendasi untuk studi banding ke Pemkab Badung, Bali," ujar Nur Widianto yang dihubungi per telepon.
Ia mengemukakan salah satu hal yang dipelajari adalah terkait pelayanan terpadu satu pintu. Di Kabupaten Badung saat ini pola perizinannya berjalan baik, terintegrasi dan telah memiliki PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Lebih lanjut mantan Kabid Penagihan Dispenda ini menjelaskan seluruh Kepala SKPD diikutkan dalam kegiatan tersebut karena mereka adalah "think tank", yakni perumus dan penyusun kebijakan, sehingga harus tahu secara langsung dan terbangun komitmen untuk menerapkannya nanti.
Senada dengan Nur Widianto yang akrab dipanggil Wiwid itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji berharap dengan adanya kegiatan tersebut terbangun efektifitas dan efiesiensi serta optimalisasi tepat sasaran dari sebaran program kegiatan Pemkot Malang.
"Yang jelas kegiatan ini tidak akan menggangu proses pelayanan publik yang berjalan karena secara teknis pelayanan publik juga melekat pada kepala bidang atau pejabat struktural di bawah kepala SKPD," ujarnya.
Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Subkhan melalui bagian Humas, menginformasikan kegiatan yang dikemas dalam acara peningkatan kapasitas dan sinergitas Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang itu, telah teranggarkan pada APBD 2015 senilai Rp600 juta lebih.
Jadwal kegiatan hari pertama (18/11) dilakukan simulasi program mapping rumpunisasi SKPD, melakukan kunjungan ke Pemkab Badung dan orientasi berdasarkan rumpunisasi pada hari kedua (19/11). Da, hari ke-3 pagi (20/11) rombongan balik ke Kota Malang.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015