Surabaya (Antara Jatim) - Legislator dari DPRD Surabaya menilai dalam masa pemerintahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selama lima tahun ini diketahui masih banyak anggaran infrastruktur yang tidak terserap.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya M. Mahmud mengatakan pada 2015 terdapat anggaran Rp1,4 triliun di Dinas PU Bina Marga Surabaya, namun sampai dengan akhir bulan September ini baru terserap Rp370 miliar.
"Dalam nomenklatur di Dinas PU Bina Marga terdapat anggaran jalan dan jembatan yang disediakan sebesar Rp236 miliar, namun sampai saat ini baru terserap 5 persen saja atau sekitar Rp13 miliar," ujarnya.
Menurut dia, jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan serapan anggaran melebihi target dan pembangunan infrstruktur jalan dan jembatan bisa tercapai, maka pihaknya mempertanyakan perhitungan seperti apa dan sejak kapan?.
"Mungkin dihitung sejak zaman Wali Kota Surabaya Bambang DH. Tapi kenyataannya anggaran sebesar itu saja tahun 2015 tidak terserap," katanya.
Bahkan secara global, kata Mahmud, diprediksi sampai akhir masa anggaran 2015 akan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(Silpa) sebesar Rp1,2 triliun atau 27 persen dari total anggaran.
"Jadi bisa dikatakan Pemkot hanya menanam uang di bank sebesar Rp1,2 triliun, hingga pembangunan dapat dikatakan macet. Siapa yang jadi korban, ya rakyat," kata Mahmud.
Masih terkait pembangunan infrastruktur, Mahmud mengambil kesimpulan ada ketidakadilan dalam prioritas penggunaan anggaran oleh pemerintah kota terutama pembangunan infrastruktur.
Mahmud bahkan berani mengatakan Pemkot Surabaya selama pemerintahan Rismaharini hanya memerhatikan infrastruktur tengah kota.
"Tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, lihat Balongsari, Benowo, Pakal, Jatisrono, kalau di utara juga bisa dilihat di daerah Kenjeran dan sekitarnya. Padahal semua warga kota Surabaya ini bayar PBB, Pajak, dan retribusi, seharusnya semua mendapat bagian pembangunan," kata Mahmud.
Selain itu, Mahmud juga menyebut ada daerah di Surabaya yang kondisi jalannya seperti zaman penjajahan salah satunya di daerah Pakal dan Benowo.
"Di Benowo dan Pakal itu masih banyak jalan yang kondisinya seperti belum merdeka. Masih tanah, masih gragal dan ini tidak pernah discover oleh pemerintah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya M. Mahmud mengatakan pada 2015 terdapat anggaran Rp1,4 triliun di Dinas PU Bina Marga Surabaya, namun sampai dengan akhir bulan September ini baru terserap Rp370 miliar.
"Dalam nomenklatur di Dinas PU Bina Marga terdapat anggaran jalan dan jembatan yang disediakan sebesar Rp236 miliar, namun sampai saat ini baru terserap 5 persen saja atau sekitar Rp13 miliar," ujarnya.
Menurut dia, jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan serapan anggaran melebihi target dan pembangunan infrstruktur jalan dan jembatan bisa tercapai, maka pihaknya mempertanyakan perhitungan seperti apa dan sejak kapan?.
"Mungkin dihitung sejak zaman Wali Kota Surabaya Bambang DH. Tapi kenyataannya anggaran sebesar itu saja tahun 2015 tidak terserap," katanya.
Bahkan secara global, kata Mahmud, diprediksi sampai akhir masa anggaran 2015 akan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(Silpa) sebesar Rp1,2 triliun atau 27 persen dari total anggaran.
"Jadi bisa dikatakan Pemkot hanya menanam uang di bank sebesar Rp1,2 triliun, hingga pembangunan dapat dikatakan macet. Siapa yang jadi korban, ya rakyat," kata Mahmud.
Masih terkait pembangunan infrastruktur, Mahmud mengambil kesimpulan ada ketidakadilan dalam prioritas penggunaan anggaran oleh pemerintah kota terutama pembangunan infrastruktur.
Mahmud bahkan berani mengatakan Pemkot Surabaya selama pemerintahan Rismaharini hanya memerhatikan infrastruktur tengah kota.
"Tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, lihat Balongsari, Benowo, Pakal, Jatisrono, kalau di utara juga bisa dilihat di daerah Kenjeran dan sekitarnya. Padahal semua warga kota Surabaya ini bayar PBB, Pajak, dan retribusi, seharusnya semua mendapat bagian pembangunan," kata Mahmud.
Selain itu, Mahmud juga menyebut ada daerah di Surabaya yang kondisi jalannya seperti zaman penjajahan salah satunya di daerah Pakal dan Benowo.
"Di Benowo dan Pakal itu masih banyak jalan yang kondisinya seperti belum merdeka. Masih tanah, masih gragal dan ini tidak pernah discover oleh pemerintah," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015