Kediri (Antara Jatim) - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) memantau perbaikan manajemen di empat kampus wilayah Jawa Timur yang saat ini statusnya masih nonaktif.
"Kami pantau dan sejauh mana kesungguhan untuk berbenah. Kami lihat UNP sudah mulai berbenah, tapi di tiga lainnya belum ada 'nawaitu'," kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Supriadi Rustad saat di Kediri, Sabtu.
Supriadi yang ditemui saat berkunjung ke kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri mengatakan kementerian terus memonitor perbaikan manajemen di dalam tiga kampus tersebut. Selain itu monotoring juga dilakukan di kampus UNP Kediri.
UNP PGRI merupakan salah satu kampus di Jatim yang statusnya nonaktif. Tiga kampus lain adalah Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, IKIP Budi Utomo Malang, dan IKIP PGRI Jember, sehingga totalnya adalah empat kampus.
Namun, Supriadi mengatakan kampus UNP PGRI Kediri sudah terlihat mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan di dalam kampusnya. Perbaikan itu dinilainya belum terlalu terlihat pada tiga kampus lainnya.
Kampus UNP melakukan sejumlah perbaikan, seperti validasi yang dilakukan untuk dosen dan mahasiswanya, perbaikan standar perkuliahan, sampai membentuk lembaga etika.
Ia mengatakan, nantinya tim akan kembali melakukan audit untuk memeriksa apakah perbaikan itu sudah maksimal dilakukan. Tim akan memantau apakah manajemen kampus secara jujur melakukan perbaikan tersebut atau belum.
"UNP ke depan akan kami jadikan model, tapi tergantung UNP kesungguhannya," ujarnya.
Di UNP, lanjut dia, untuk tahap pertama kementerian akan melakukan verifikasi pada dosen yang mengajar di tempat tersebut. Verifikasi itu untuk memastikan status dosen. Setelah selesai, nantinya baru ke mahasiswa.
Ia mengatakan, kementerian bisa secepatnya mencabut status nonaktif yang saat ini masih disandang di kampus tersebut, namun pencabutan itu juga tergantung pada manajemen kampus yang bersangkutan.
"Semakin cepat semakin baik. Semestinya tahun ini bisa selesai, dan nanti kami akan pikirkan konsekuensinya kalau memang susah dibina," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami pantau dan sejauh mana kesungguhan untuk berbenah. Kami lihat UNP sudah mulai berbenah, tapi di tiga lainnya belum ada 'nawaitu'," kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Supriadi Rustad saat di Kediri, Sabtu.
Supriadi yang ditemui saat berkunjung ke kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri mengatakan kementerian terus memonitor perbaikan manajemen di dalam tiga kampus tersebut. Selain itu monotoring juga dilakukan di kampus UNP Kediri.
UNP PGRI merupakan salah satu kampus di Jatim yang statusnya nonaktif. Tiga kampus lain adalah Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, IKIP Budi Utomo Malang, dan IKIP PGRI Jember, sehingga totalnya adalah empat kampus.
Namun, Supriadi mengatakan kampus UNP PGRI Kediri sudah terlihat mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan di dalam kampusnya. Perbaikan itu dinilainya belum terlalu terlihat pada tiga kampus lainnya.
Kampus UNP melakukan sejumlah perbaikan, seperti validasi yang dilakukan untuk dosen dan mahasiswanya, perbaikan standar perkuliahan, sampai membentuk lembaga etika.
Ia mengatakan, nantinya tim akan kembali melakukan audit untuk memeriksa apakah perbaikan itu sudah maksimal dilakukan. Tim akan memantau apakah manajemen kampus secara jujur melakukan perbaikan tersebut atau belum.
"UNP ke depan akan kami jadikan model, tapi tergantung UNP kesungguhannya," ujarnya.
Di UNP, lanjut dia, untuk tahap pertama kementerian akan melakukan verifikasi pada dosen yang mengajar di tempat tersebut. Verifikasi itu untuk memastikan status dosen. Setelah selesai, nantinya baru ke mahasiswa.
Ia mengatakan, kementerian bisa secepatnya mencabut status nonaktif yang saat ini masih disandang di kampus tersebut, namun pencabutan itu juga tergantung pada manajemen kampus yang bersangkutan.
"Semakin cepat semakin baik. Semestinya tahun ini bisa selesai, dan nanti kami akan pikirkan konsekuensinya kalau memang susah dibina," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015