Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku menyusun sendiri rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 agar keterbatasan anggaran tepat sasaran sebagai bagian dari upaya penanggulangan krisis perekonomian saat ini.

"Sekarang saya sudah mulai menyusun sendiri rancangan APBD 2016, bahkan seminggu saya tidak tidur menyelesaikannya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga tak terlalu melibatkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat penyusunan sebagai bentuk antisipasi adanya program yang bersifat keinginan.

Meski menyusunnya sendiri, kata dia, mantan Sekdaprov Jatim itu membantah jika kebijakan ini disebut monopoli sehingga memicu protes dari kepala dinas maupun pejabat terkait lainnya.

Ia menegaskan, jika ada kepala SKPD tidak setuju dan ngotot ingin ikut menyusun maka terancam dimutasi karena kebijakan ini menjadi salah satu mandat gubernur.

"Kalau tidak mau ya dicopot. Membuat surat keputusan mutasi bisa mendadak kok. Ibaratnya, jika ada seseorang tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, dia bisa keluar cari menu lain," ucapnya.

Sedangkan, terkait protesnya Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim yang anggarannya dikepras cukup banyak, lanjut dia, maka dipersilakan mundur dari jabatannya.

"Tidak bisa mereka komplain, terlebih para komisioner KI telah menandatangani pakta integritas dengan Gubernur. Kalau tetap protes karena tidak bisa bekerja maka saya persilakan keluar," katanya.

Dia menjelaskan, kekuatan APBD 2016 untuk SKPD di lingkungan Pemprov Jatim diprediksi sebesar Rp2,6 triliun sehingga jika tidak dimanfaatkan secara baik justru akan membuang-buang anggaran dan tidak bermanfaat untuk rakyat.

"Jadi saya tegaskan lagi, yang menyusun anggaran SKPD itu Gubernur. Nanti saya tinggal menyodorkan ke SKPD-SKPD apa saja programnya. Intinya, semua program yang menyangkut produktivitas masyarakat pasti tidak saya potong anggarannya," katanya.

Menurut dia, perekonomian saat ini sedang sulit sehingga sangat tidak diperkenankan meminta tambahan anggaran. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015