Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang mengabaikan rekomendasi yang dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait proses pembangunan revitalisasi Hutan Kota Malabar menjadi taman kota.
"Sampai saat ini pembangunan Hutan Kota Malabar masih terus berjalan, itu artinya rekomendasi yang dilayangkan DPRD 3 September lalu tidak direspon Pemkot Malang, bahkan juga tidak ada jawaban," kata Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono di sela-sela audensi dengan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan di gedung DPRD Kota Malang, Selasa.
Meski hingga saat ini belum ada respobn dari Pemkot Malang, kata politisi PDIP itu, dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat (aliansi). Oleh karena itu untuk langkah selanjutnya, DPRD akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), MCW, Aliansi, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Kota (LPMK) Kecamatan Klojen.
Rapat kerja tersebut, lanjutnya, dengan tujuan agar tidak ada lagi pro kontra antara aliansi dan LPMK. Masing-masing pihak nanti wajib memaparkan konsep dan pemikirannya, sehingga tidak ada isu yang mengatakan adanya persaingan. Rencananya, rapat kerja ini akan dilaksanakan dua atau tiga hari ke depan.
"Kita upayakan semua pihak bisa hadir dan memaparkan konsep dan alasan masing-masing, sehingga kami tahu bagaimana untuk mengambil langkah selanjutnya dan solusinya juga bagaimana. Namun, yang pasti Hutan Kota Malabar harus tetap memiliki fungsi sebagai lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH), sekaligus paru-paru kota," tegas Arif.
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan yang beberapa kali mendatangi gedung DPRD dan berunjuk rasa di loaksi Hutan Kota Malabar maupun di Balai Kota Malang itu terdiri dari berbagai komunitas, seperti seniman, Malang Corruption Watch (MCW), Karang Taruna Kelurahan Oro-oro Dowo, mahasiswa, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Peduli Hutan itu juga menemui Komisi C dan menghasilkan rekomendasi agar proses pembangunan (revitalisasi) dihentikan sementara sambil menunggu penjelasan yang benar dari DKP maupun pemaparan dari masing-masing kelompok, baik yang pro maupun kontra.
Revitalisasi Hutan Kota Malabar didanai PT Otsuka dengan anggaran dari CSR perusahaan tersebut sebesar Rp2,5 miliar. Rencananya, Hutan Kota Malabar tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana permainan anak-anak seperti yang ada di Alun-alun Malang.
Dalam dua tahun terakhir ini Pemkot Malang gencar membangun dan membenahi taman-taman yang ada di kota itu, seperti Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta, Taman Singha di Merjosari, Taman Merbabu, Taman Trunojoyo yang dilengkapi dengan perpustakaan dan patung Singa berukuran "raksasa", serta Alun-alun Malang.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Sampai saat ini pembangunan Hutan Kota Malabar masih terus berjalan, itu artinya rekomendasi yang dilayangkan DPRD 3 September lalu tidak direspon Pemkot Malang, bahkan juga tidak ada jawaban," kata Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono di sela-sela audensi dengan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan di gedung DPRD Kota Malang, Selasa.
Meski hingga saat ini belum ada respobn dari Pemkot Malang, kata politisi PDIP itu, dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat (aliansi). Oleh karena itu untuk langkah selanjutnya, DPRD akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), MCW, Aliansi, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Kota (LPMK) Kecamatan Klojen.
Rapat kerja tersebut, lanjutnya, dengan tujuan agar tidak ada lagi pro kontra antara aliansi dan LPMK. Masing-masing pihak nanti wajib memaparkan konsep dan pemikirannya, sehingga tidak ada isu yang mengatakan adanya persaingan. Rencananya, rapat kerja ini akan dilaksanakan dua atau tiga hari ke depan.
"Kita upayakan semua pihak bisa hadir dan memaparkan konsep dan alasan masing-masing, sehingga kami tahu bagaimana untuk mengambil langkah selanjutnya dan solusinya juga bagaimana. Namun, yang pasti Hutan Kota Malabar harus tetap memiliki fungsi sebagai lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH), sekaligus paru-paru kota," tegas Arif.
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan yang beberapa kali mendatangi gedung DPRD dan berunjuk rasa di loaksi Hutan Kota Malabar maupun di Balai Kota Malang itu terdiri dari berbagai komunitas, seperti seniman, Malang Corruption Watch (MCW), Karang Taruna Kelurahan Oro-oro Dowo, mahasiswa, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Peduli Hutan itu juga menemui Komisi C dan menghasilkan rekomendasi agar proses pembangunan (revitalisasi) dihentikan sementara sambil menunggu penjelasan yang benar dari DKP maupun pemaparan dari masing-masing kelompok, baik yang pro maupun kontra.
Revitalisasi Hutan Kota Malabar didanai PT Otsuka dengan anggaran dari CSR perusahaan tersebut sebesar Rp2,5 miliar. Rencananya, Hutan Kota Malabar tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana permainan anak-anak seperti yang ada di Alun-alun Malang.
Dalam dua tahun terakhir ini Pemkot Malang gencar membangun dan membenahi taman-taman yang ada di kota itu, seperti Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta, Taman Singha di Merjosari, Taman Merbabu, Taman Trunojoyo yang dilengkapi dengan perpustakaan dan patung Singa berukuran "raksasa", serta Alun-alun Malang.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015