Malang (Antara Jatim) - Komisi C DPRD Kota Malang meminta pemkot setempat segera menghentikan sementara proses revitalisasi Hutan Kota Malabar yang banyak dikritik dan diprotes warga dari berbagai kalangan melalui unjuk rasa maupun media sosial.
"Komisi C sudah mengeluarkan rekomendasi, bahkan sudah kami serahkan pak ketua atau sudah ada di meja ketua dewan. Sekarang tinggal menunggu disposisi pak ketua,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Jawa Timur Bambang Sumarto di Malang, Rabu.
Ia mengatakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan adalah penghentian sementara waktu proses revitalisasi sambil menunggu adanya kesepahaman mengenai master plan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan DPRD. Bahkan, jika diperlukan akan mengundang ahli yang paham soal hutan untuk membahas masalah master plan tersebut agar tidak sampai ada alih fungsi.
Selain itu, lanjutnya, klausal rekomendasi itu juga ditujukan kepada PT Amerta Otsuka Indonesia agar tidak memasang logo produk laiknya kompensasi iklan, sebab rencana yang tertuang dalam master plan saat ini ada bangunan dengan produk minuman Pocari Sweat.
"Kami menyarankan agar PT Otsuka kalau mau masang logo produk ya secukupnya saja. Dan, Pemkot malang juga kami sarankan untuk membangun komunikasi yang intensif dengan semua pemangku jabatan agar bisa mencari jalan keluar bersama terkait masalah Hutan Kota Malabar ini," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam sebulan terakhir ini banyak kalangan, mulai dari karang taruna, aktivis, pecinta lingkungan, pegiat lingkungan, mahasiswa, hingga seniman mengkritik kebijakan Pemkot Malang yang melakukan revitalisasi Hutan Kota Malabar yang selama ini berfungsi sebagai lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH).
Revitalisasi Hutan Kota Malabar tersebut akan dikerjakan oleh PT Otsuka dengan dana CSR sebesar Rp2,5 miliar. Rencananya, Hutan Kota Malabar tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas permainan anak-anak, jogging track serta fasilitas lainnya laiknya sebuah taman kota yang dimanfaatkan sebagai tujuan wisata di tengah kota.
Para pecinta lingkungan yang mengkritik kebijakan pemerintah tersebut dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pohon, terjadi pemadatan tanah yang dipergunakan untuk area permainan dan jogging track, sehingga air hujan tidak bisa terserap dengan baik.
Apalagi, di seberang Hutan Kota Malabar sudah ada taman bermain Merbabu yang sebelumnya juga lahan resapan dan RTH. Pembangunan taman Merbabu itu juga didanai oleh perusahaan melalui CSR-nya, yakni Nivea.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Komisi C sudah mengeluarkan rekomendasi, bahkan sudah kami serahkan pak ketua atau sudah ada di meja ketua dewan. Sekarang tinggal menunggu disposisi pak ketua,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Jawa Timur Bambang Sumarto di Malang, Rabu.
Ia mengatakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan adalah penghentian sementara waktu proses revitalisasi sambil menunggu adanya kesepahaman mengenai master plan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan DPRD. Bahkan, jika diperlukan akan mengundang ahli yang paham soal hutan untuk membahas masalah master plan tersebut agar tidak sampai ada alih fungsi.
Selain itu, lanjutnya, klausal rekomendasi itu juga ditujukan kepada PT Amerta Otsuka Indonesia agar tidak memasang logo produk laiknya kompensasi iklan, sebab rencana yang tertuang dalam master plan saat ini ada bangunan dengan produk minuman Pocari Sweat.
"Kami menyarankan agar PT Otsuka kalau mau masang logo produk ya secukupnya saja. Dan, Pemkot malang juga kami sarankan untuk membangun komunikasi yang intensif dengan semua pemangku jabatan agar bisa mencari jalan keluar bersama terkait masalah Hutan Kota Malabar ini," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam sebulan terakhir ini banyak kalangan, mulai dari karang taruna, aktivis, pecinta lingkungan, pegiat lingkungan, mahasiswa, hingga seniman mengkritik kebijakan Pemkot Malang yang melakukan revitalisasi Hutan Kota Malabar yang selama ini berfungsi sebagai lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH).
Revitalisasi Hutan Kota Malabar tersebut akan dikerjakan oleh PT Otsuka dengan dana CSR sebesar Rp2,5 miliar. Rencananya, Hutan Kota Malabar tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas permainan anak-anak, jogging track serta fasilitas lainnya laiknya sebuah taman kota yang dimanfaatkan sebagai tujuan wisata di tengah kota.
Para pecinta lingkungan yang mengkritik kebijakan pemerintah tersebut dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pohon, terjadi pemadatan tanah yang dipergunakan untuk area permainan dan jogging track, sehingga air hujan tidak bisa terserap dengan baik.
Apalagi, di seberang Hutan Kota Malabar sudah ada taman bermain Merbabu yang sebelumnya juga lahan resapan dan RTH. Pembangunan taman Merbabu itu juga didanai oleh perusahaan melalui CSR-nya, yakni Nivea.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015