Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Manshur akhirnya ditunjuk menjadi Penjabat Rais Syuriah PWNU Jatim guna menggantikan KH Miftachul Akhyar.

KH Miftachul Akhyar terpilih menjadi Wakil Rais Aam PBNU Hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang, kata Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafrudin Syarif di Surabaya, Minggu.

"KH Anwar Manshur yang awalnya wakil rais akhirnya ditetapkan untuk menjadi Penjabat Rais Syuriah PWNU Jatim dalam rapat syuriah di Gedung PWNU Jatim pada Sabtu (29/8) petang," katanya.

KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Syuriah PWNU Jatim pada Konferwil NU Jatim di Lebo Sidoarjo pada 2013. Wakil rais saat itu adalah KH Anwar Manshur, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Mudatstsir Badruddin, KH Sadid Jauhari dan sejumlah kiai lain.

Menurut Kiai Syafrudin yang juga pengasuh Pesantren Hidayatuddin al-Islami Probolinggo itu, penetapan KH Anwar Manshur itu sudah sesuai dengan AD dan ART serta ketentuan Pedoman Organisasi (PO) yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU).

"Pada bab pengisian jabatan antarwaktu telah ditentukan apabila rais berhalangan tetap, maka wakil rais urutan paling atas menjabat penjabat rais," katanya.

Ia menjelaskan suasana rapat berlangsung sangat akrab, namun ketika seluruh peserta rapat memutuskan bahwa pengganti KH Miftachul Akhyar adalah KH Anwar Manshur, maka yang bersangkutan langsung menangis.

"Saat itu, Kiai Anwar Manshur tidak menolak, tapi menangis. Saya kira, apa yang tercermin dari respons KH Anwar Manshur itu sebagai ekspresi bahwa Penjabat Rais Syuriah Jatim sebagai amanat yang berat," kata alumni Pesantren Lirboyo Kediri itu.

Selain itu, peserta rapat juga menyepakati masuknya KH Sholeh Qosim (Sepanjang Sidoarjo) dan KH Anwar Iskandar (Kediri) sebagai wakil rais. Juga, masuknya nama KH Dzul Hilmi (Surabaya) dan KH Ibnu Athoillah (Kediri) sebagai wakil katib.

Pada rapat itu juga dilakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali soliditas NU pasca-muktamar. "Ada banyak pihak yang tidak menginginkan NU eksis di negeri ini, karena itu segala upaya untuk memecahbelah dan mengganggu kekompakan NU harus dilawan," katanya.

Secara terpisah, anggota Syuriah PWNU Jatim KH Nuruddin A Rahman menilai soliditas NU pasca-muktamar hendaknya dilakukan dengan penuh kearifan dan bukan bongkar-pasang kepengurusan.

"Saya kira, sejumlah tokoh NU yang selama ini berseberangan dalam Muktamar NU di Jombang merupakan tokoh NU yang potensial, karena itu sebaiknya didengar saja protesnya, jadi jangan diabaikan, tapi dirangkul. Itulah gaya NU," katanya.

Sementara itu, mantan Sekretaris PWNU Jatim Ahmad Heri menyatakan pihak yang "memprotes" Muktamar Jombang selama ini bertujuan mencegah terjadinya "parpolisasi" di tubuh NU.

Apalagi, sejumlah politisi NU diisukan akan memimpin Lembaga Pertanian, Lakpesdam, LPTNU, Lembaga Takmir Masjid, LKKNU, Lembaga Perekonomian NU, Lembaga Penanggulangan Bencana, dan sebagainya.

"Politisi NU itu harus membantu dari belakang, bukan justru mengatur dan mengintervensi NU. Para kiai harus memahami hal itu, karena parpolisasi NU justru akan menghilangkan visi sosial NU," katanya. (*)

Pewarta: Edy M Yakub

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015