Pemkot Madiun Tidak Gelar Rekrutmen CPNS

Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, memastikan tidak akan menggelar rekrutmen CPNS pada tahun 2015, meski masih kekurangan pegawai hingga ribuan orang.

"Sesuai keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS," ujar Wali Kota Madiun Bambang Irianto, kepada wartawan di Madiun, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut sudah disampaikan melalui surat bernomor B/2163/M-PAN-RB/06/2015 tentang penundaan penambahan aparatur sipil negara tahun 2015. Bahkan, surat tersebut telah diterima Wali Kota Madiun selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) tertanggal 30 Juni lalu. 

Padahal, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan beban kerja, saat ini Pemkot Madiun defisit sekitar 1.600 pegawai. 

"Memang kami mengajukan (formasi). Namun, jika tidak dikabulkan, ya tidak masalah. Kami akan memaksimalkan yang ada," kata Bambang.

Keputusan tidak digelarnya rekrutmen CPNS tahun ini karena masih adanya kementerian, lembaga, dan pemda yang belum menyerahkan anjab dan analisis beban kerja pegawainya. 

Padahal sesuai aturan, lembaga atau pemda diwajibkan membuat laporan anjab dan analisis beban kerja, serta peta kebutuhan pegawai. Analisis dibuat jangka waktu lima tahun dan terperinci setiap tahun berdasar skala prioritas.

Bambang menjelaskan, sedianya pemkot telah mengajukan sebanyak 230 formasi untuk menutup defisit pegawai. Defisit tersebut disebabkan banyakya PNS yang pensiun. 

Setiap tahun, PNS yang pensiun jumlahnya mencapai ratusan. Selain itu, selama tiga tahun terakhir Pemkot Madiun tidak melakukan rekrutmen CPNS karena ada kebijakan moratorium sejak 2011. Namun, setelah moratorium dibuka, formasi yang diberikan pemerintah pusat jauh dari kebutuhan.

Adapun, sejumlah bidang yang mengalami kekurangan pegawai, di antaranya tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat. Kemudian, penjaga kantor, tenaga satpol PP, dan tenaga lapangan DKP. 

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa jumlah pegawai yang minim tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Pemkot Madiun. Pihaknya akan mengoptimalkan para pegawai yang ada. (*)