Surabaya (Antara Jatim) - Molornya penerbitan visa yang membuat sejumlah calon haji tertunda berangkat ke Tanah Suci telah menyebabkan anggaran PPIH Embarkasi Surabaya membengkak.
"Itu karena selama mereka menunggu selesainya visa, maka kami menanggung akomodasi, konsumsi dan biaya kesehatan mereka," kata Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Sakur di Surabaya, Kamis.
Di sela inspeksi mendadak lima anggota Komisi IX DPR di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, ia enggan menyebut nilai pembengkakan anggaran yang dimaksud.
"Untuk konsumsi, misalnya, hitung saja setiap hari ada sekitar 40-an calon haji yang tetap tinggal di asrama haji. Kalikan saja setiap orang membutuhkan Rp77.000 untuk tiga kali makan," katanya.
Padahal, anggaran jutaan sehari itu berlangsung sejak 21 Agustus 2015 dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan berakhir. "Itu belum termasuk biaya akomodasi dan kesehatan," katanya.
Oleh karena itu, Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim itu berharap para anggota DPR turut memperjuangkan tambahan anggaran ke pusat, karena pihaknya akan membuat laporan soal visa.
"Kami tidak mungkin menarik biaya kepada calon haji, karena mereka tidak bersalah, bahkan kalau ditarik akan membuat mereka semakin marah dan bisa bertindak nekad," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Itu karena selama mereka menunggu selesainya visa, maka kami menanggung akomodasi, konsumsi dan biaya kesehatan mereka," kata Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Sakur di Surabaya, Kamis.
Di sela inspeksi mendadak lima anggota Komisi IX DPR di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, ia enggan menyebut nilai pembengkakan anggaran yang dimaksud.
"Untuk konsumsi, misalnya, hitung saja setiap hari ada sekitar 40-an calon haji yang tetap tinggal di asrama haji. Kalikan saja setiap orang membutuhkan Rp77.000 untuk tiga kali makan," katanya.
Padahal, anggaran jutaan sehari itu berlangsung sejak 21 Agustus 2015 dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan berakhir. "Itu belum termasuk biaya akomodasi dan kesehatan," katanya.
Oleh karena itu, Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim itu berharap para anggota DPR turut memperjuangkan tambahan anggaran ke pusat, karena pihaknya akan membuat laporan soal visa.
"Kami tidak mungkin menarik biaya kepada calon haji, karena mereka tidak bersalah, bahkan kalau ditarik akan membuat mereka semakin marah dan bisa bertindak nekad," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015