Kediri (Antara Jatim) - PT Kereta Api Indonesia mengambil alih pengelolaan sewa kios dari sebelumnya ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri, di lokasi lahan PT KAI, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
"Mulai 1 Juli pengelolaan diambil alih PT KAI dan bukan pemda lagi. Tadi, kami sediakan tempat bagi warga yang hendak membayar sewa kios," kata Manajer Hubungan Masyarakat (Humas) PT KAI Daop VII Madiun Eko Budiyanto saat di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, pengelolaan sewa kios tersebut sebelumnya ditangani oleh Dinas Pasar Pemkab Kediri. Dalam sistem sewa sebelumnya, penyewa membayar setiap bulan dengan nilai sewa rata-rata Rp330.000 per bulan.
Namun, setelah diambil alih PT KAI nilai sewanya Rp 70.000/m2, sehingga nominalnya tidak sama tergantung luas lahan yang disewakan tersebut. Mereka yang menyewa difasilitasi untuk membayar uang sewa di kantor wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
Dari hasil pendataan, ia mengatakan ada 46 kios yang saat ini pengelolaannya diambil alih PT KAI. Lokasi kios itu terletak di sepanjang Jalaan PB Sudirman Pare, Kabupaten Kediri.
Eko mengatakan sampai saat ini hampir seluruh warga yang menyewa telah membayarkan kewajibannya. Namun, PT KAI masih memperbolehkan warga yang hendak menyewa dengan membayar langsung ke kantor PT KAI Daop VII Madiun.
"Yang membayar cukup banyak, tapi jika mereka yang belum bisa membayar ke kantor di Daop VII Madiun," katanya.
PT KAI Daop VII Madiun sedang melakukan penertiban aset yang berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selain kios, PT KAI juga mempunyai lahan dari bekas emplasemen stasiun.
Terdapat 59.464,50 meter persegi tanah bekas emplasemen Stasiun Pare, Kabupaten Kediri. Tanah itu saat ini sudah berubah menjadi bangunan baik perumahan, perkantoran, ataupun industri.
Tanah itu dihuni sebanyak 365 kepala keluarga (KK) yang menempati tanah itu. Mereka sewa, sebab tanah itu masih hak milik dari negara, yang dikelola PT KAI dengan status sertifikat hak pakai. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Mulai 1 Juli pengelolaan diambil alih PT KAI dan bukan pemda lagi. Tadi, kami sediakan tempat bagi warga yang hendak membayar sewa kios," kata Manajer Hubungan Masyarakat (Humas) PT KAI Daop VII Madiun Eko Budiyanto saat di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, pengelolaan sewa kios tersebut sebelumnya ditangani oleh Dinas Pasar Pemkab Kediri. Dalam sistem sewa sebelumnya, penyewa membayar setiap bulan dengan nilai sewa rata-rata Rp330.000 per bulan.
Namun, setelah diambil alih PT KAI nilai sewanya Rp 70.000/m2, sehingga nominalnya tidak sama tergantung luas lahan yang disewakan tersebut. Mereka yang menyewa difasilitasi untuk membayar uang sewa di kantor wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
Dari hasil pendataan, ia mengatakan ada 46 kios yang saat ini pengelolaannya diambil alih PT KAI. Lokasi kios itu terletak di sepanjang Jalaan PB Sudirman Pare, Kabupaten Kediri.
Eko mengatakan sampai saat ini hampir seluruh warga yang menyewa telah membayarkan kewajibannya. Namun, PT KAI masih memperbolehkan warga yang hendak menyewa dengan membayar langsung ke kantor PT KAI Daop VII Madiun.
"Yang membayar cukup banyak, tapi jika mereka yang belum bisa membayar ke kantor di Daop VII Madiun," katanya.
PT KAI Daop VII Madiun sedang melakukan penertiban aset yang berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selain kios, PT KAI juga mempunyai lahan dari bekas emplasemen stasiun.
Terdapat 59.464,50 meter persegi tanah bekas emplasemen Stasiun Pare, Kabupaten Kediri. Tanah itu saat ini sudah berubah menjadi bangunan baik perumahan, perkantoran, ataupun industri.
Tanah itu dihuni sebanyak 365 kepala keluarga (KK) yang menempati tanah itu. Mereka sewa, sebab tanah itu masih hak milik dari negara, yang dikelola PT KAI dengan status sertifikat hak pakai. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015