Sidoarjo (Antara Jatim) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengusulkan supaya masalah pertanahan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke 9 Majelis Ulama Indonesia.
Ketua MUI Jawa Timur Abdusshomad Buchori, Minggu, mengatakan, negeri ini sangat kaya dan saat ini masih banyak masyarakat miskin.
"Orang yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tentunya ini ada yang keliru. Jadi mungkin ada kebijakan yang bisa dilakukan," katanya usai pembukaan rapat koorinasi antardaerah (Rakorda) wilayah 4 Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Hotel Utami, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan, mungkin permasalahan pertanahan ini bisa menjadi prioritas dan juga bisa diberikan program khusus demi kemaslahatan masyarakat.
"Saat ini banyak di antara warga masyarakat yang belum memiliki rumah atau juga tanah. Namun disisi lain ada yang memiliki tanah sampai dengan seribu hektar, dan itu harus ada aturan," katanya.
Ia mengatakan, pengembang perumahan saat ini juga banyak yang membangun rumah dengan ukuran yang besar.
"Hal tersebut membuat warga masyarakat yang miskin tidak bisa membeli rumah tersebut karena yang bisa membeli perumahan tersebut adalah masyarakat yang memiliki ekonomi yang mapan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan pusat perbelanjaan juga harus memperhatikan kepentingan para pedagang kaki lima yang ada di wilayah tersebut.
"Hal ini harus dibahas supaya permasalahan ini bisa teratasi terutama menjelang pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN yang kurang beberapa bulan lagi," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya pembahasan ini diharapkan akan muncul aturan baru yang mengatur tentang itu semua.
"Mudah-mudaha bisa muncul fatwa atau minimal rekomendasi supaya masyarakat bisa merasakan kemaslahatan yang baik dan benar," katanya(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua MUI Jawa Timur Abdusshomad Buchori, Minggu, mengatakan, negeri ini sangat kaya dan saat ini masih banyak masyarakat miskin.
"Orang yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tentunya ini ada yang keliru. Jadi mungkin ada kebijakan yang bisa dilakukan," katanya usai pembukaan rapat koorinasi antardaerah (Rakorda) wilayah 4 Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Hotel Utami, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan, mungkin permasalahan pertanahan ini bisa menjadi prioritas dan juga bisa diberikan program khusus demi kemaslahatan masyarakat.
"Saat ini banyak di antara warga masyarakat yang belum memiliki rumah atau juga tanah. Namun disisi lain ada yang memiliki tanah sampai dengan seribu hektar, dan itu harus ada aturan," katanya.
Ia mengatakan, pengembang perumahan saat ini juga banyak yang membangun rumah dengan ukuran yang besar.
"Hal tersebut membuat warga masyarakat yang miskin tidak bisa membeli rumah tersebut karena yang bisa membeli perumahan tersebut adalah masyarakat yang memiliki ekonomi yang mapan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan pusat perbelanjaan juga harus memperhatikan kepentingan para pedagang kaki lima yang ada di wilayah tersebut.
"Hal ini harus dibahas supaya permasalahan ini bisa teratasi terutama menjelang pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN yang kurang beberapa bulan lagi," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya pembahasan ini diharapkan akan muncul aturan baru yang mengatur tentang itu semua.
"Mudah-mudaha bisa muncul fatwa atau minimal rekomendasi supaya masyarakat bisa merasakan kemaslahatan yang baik dan benar," katanya(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015