Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak sebagai bentuk kepedulian sekaligus pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan.
"Kami ingin Jatim menjadi Provinsi yang pertama kali memiliki institusi perlindungan terhadap anak dan perempuan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Pemprov, kata dia, akan membuat nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum seperti Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya, serta pemerintah kabupaten/kota.
"Gubernur Jatim Soekarwo sudah setuju pembentukan satgas. Nanti satgas ini harus ada sampai di tingkat terkecil dalam pemerintahan, yaitu tingkat RT/ RW," ucap eks Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Satgas ini nantinya terdiri dari polisi, TNI, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Menurut dia, isu yang memprihatinkan dan perlu diwaspadai saat ini yaitu kekerasan terhadap anak, maraknya pornografi, dan meningkatnya pengguna narkoba, serta tingginya angka perceraian dalam rumah tangga.
Angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jatim, lanjut dia, cukup mengkhawatirkan karena tiap hari minimal ada 38 kasus kekerasan yang dilaporkan ke kepolisian di provinsi ini.
"Laporan yang saya terima, setiap hari minimal ada satu laporan di satu Polres. Berarti tiap hari minimal ada 38 kasus kekerasan yang dialami anak," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Selain membentuk satgas perlindungan anak, kata dia, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelecehaan seksual terhadap anak, membuat kejadian yang sama kerap terulang.
"Mungkin salah satu solusinya perlu revisi undang-undang. Tidak ada gunanya perekonomian tumbuh bagus dan memiliki kampus kelas dunia, tapi anak-anak perempuan masih banyak mengalami korban kekerasan," katanya.
Eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut juga mengaku dalam setahun terakhir ini serius mengadakan pertemuan dengan puluhan ribu orang tua, terutama ibu-ibu untuk menjaga anak-anaknya terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami ingin Jatim menjadi Provinsi yang pertama kali memiliki institusi perlindungan terhadap anak dan perempuan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Pemprov, kata dia, akan membuat nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum seperti Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya, serta pemerintah kabupaten/kota.
"Gubernur Jatim Soekarwo sudah setuju pembentukan satgas. Nanti satgas ini harus ada sampai di tingkat terkecil dalam pemerintahan, yaitu tingkat RT/ RW," ucap eks Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Satgas ini nantinya terdiri dari polisi, TNI, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Menurut dia, isu yang memprihatinkan dan perlu diwaspadai saat ini yaitu kekerasan terhadap anak, maraknya pornografi, dan meningkatnya pengguna narkoba, serta tingginya angka perceraian dalam rumah tangga.
Angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jatim, lanjut dia, cukup mengkhawatirkan karena tiap hari minimal ada 38 kasus kekerasan yang dilaporkan ke kepolisian di provinsi ini.
"Laporan yang saya terima, setiap hari minimal ada satu laporan di satu Polres. Berarti tiap hari minimal ada 38 kasus kekerasan yang dialami anak," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Selain membentuk satgas perlindungan anak, kata dia, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelecehaan seksual terhadap anak, membuat kejadian yang sama kerap terulang.
"Mungkin salah satu solusinya perlu revisi undang-undang. Tidak ada gunanya perekonomian tumbuh bagus dan memiliki kampus kelas dunia, tapi anak-anak perempuan masih banyak mengalami korban kekerasan," katanya.
Eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut juga mengaku dalam setahun terakhir ini serius mengadakan pertemuan dengan puluhan ribu orang tua, terutama ibu-ibu untuk menjaga anak-anaknya terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015