Surabaya (Antara Jatim) - Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya meminta pemerintah kota intensif melakukan tertib adminsitrasi khususnya bagi warga pendatang di Surabaya, di antaranya dengan melakukan Operasi Yustisi.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan meski masa mudik Lebaran berlalu, namun pihaknya tetap meminta Dinas Kependudukan Surabaya menggelar Operasi Yustisi.
"Pemkot tetap harus mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca-Lebaran," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, kegiatan penertiban tertib adminsitrsi atau yustisi yang dilakukan Stapal PP dan Dispendukcalil tetap dilakukan bersifat dengan cara persuasif.
Apabila dalam Operasi Yustisi ditemukan warga daerah lain yang tinggal di Kota Pahlawan ini tanpa pekerjaan tetap, seyogyanya dipulangkan ke daerah asal.
"Tidak harus represif, perlu pendekatan. jika tidak mempunyai pekerjaan tetap dipulangkan," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP ini menambahkan, dengan datangnya para urban, dampak negatif yang bisa ditimbulkan antara lain banyaknya pengangguran serta munculnya kriminalitas.
"Banyak dampaknya, pengangguran, kejahatan atau kriminalitas , ini yang harfus kita antisipasi," katanya.
Ia mengakui, Kota Surabaya ibarat gula bagi warga daerah lain. Akibatnya, banyak warga luar daerah yang mencari rejeki di Ibu Kota Jawa timur ini.
"Memang Surabaya ibarat gula jadi banyak semuat yang mengerubung," katanya.
Namun, Agustin menegaskan, sulit membendung laju urbanisasi tersebut. selain melakukan operasi yustisi, kalangan dewan beraharap, pemkot Surabaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk memecahkan persoalan social itu.
"Harapan saya, Dispendukcapil, Dinsos, Satpol PP dan Bapemas segera berkoordinasi dengan pemda lain, seperti Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerjo serata Gresik," tegasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, jika bertujuan mencari nafkah ke Surabaya. Warga luar daerah tersebut diharapkan tidak menambah beban kota.
"Jika mencari nafkah pagi berangkat, sore pulang. jika kemudian tinggal di Surabaya akan menjadi beban kota," tambah Agustin.
Agustin mengakui, untuk mengatasi urbanisasi bukan persoalan yang mudah. untuk itu, ia juga berharap peran serta dari Pemprov Jatim.
"Pemprov jatim juga harus ikut bertanggung jawab atas keberadaan warga dan sisi ekonomi mereka," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan meski masa mudik Lebaran berlalu, namun pihaknya tetap meminta Dinas Kependudukan Surabaya menggelar Operasi Yustisi.
"Pemkot tetap harus mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca-Lebaran," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, kegiatan penertiban tertib adminsitrsi atau yustisi yang dilakukan Stapal PP dan Dispendukcalil tetap dilakukan bersifat dengan cara persuasif.
Apabila dalam Operasi Yustisi ditemukan warga daerah lain yang tinggal di Kota Pahlawan ini tanpa pekerjaan tetap, seyogyanya dipulangkan ke daerah asal.
"Tidak harus represif, perlu pendekatan. jika tidak mempunyai pekerjaan tetap dipulangkan," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP ini menambahkan, dengan datangnya para urban, dampak negatif yang bisa ditimbulkan antara lain banyaknya pengangguran serta munculnya kriminalitas.
"Banyak dampaknya, pengangguran, kejahatan atau kriminalitas , ini yang harfus kita antisipasi," katanya.
Ia mengakui, Kota Surabaya ibarat gula bagi warga daerah lain. Akibatnya, banyak warga luar daerah yang mencari rejeki di Ibu Kota Jawa timur ini.
"Memang Surabaya ibarat gula jadi banyak semuat yang mengerubung," katanya.
Namun, Agustin menegaskan, sulit membendung laju urbanisasi tersebut. selain melakukan operasi yustisi, kalangan dewan beraharap, pemkot Surabaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk memecahkan persoalan social itu.
"Harapan saya, Dispendukcapil, Dinsos, Satpol PP dan Bapemas segera berkoordinasi dengan pemda lain, seperti Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerjo serata Gresik," tegasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, jika bertujuan mencari nafkah ke Surabaya. Warga luar daerah tersebut diharapkan tidak menambah beban kota.
"Jika mencari nafkah pagi berangkat, sore pulang. jika kemudian tinggal di Surabaya akan menjadi beban kota," tambah Agustin.
Agustin mengakui, untuk mengatasi urbanisasi bukan persoalan yang mudah. untuk itu, ia juga berharap peran serta dari Pemprov Jatim.
"Pemprov jatim juga harus ikut bertanggung jawab atas keberadaan warga dan sisi ekonomi mereka," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015