Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta seluruh pemuka agama wajib ikut serta menjaga kerukunan sekaligus mewujudkan solidaritas antarumat beragama di Indonesia agar tidak terjadi lagi aksi kekerasan yang melibatkan masyarakat.
"Pemuka agama jangan mengurusi persoalan yang kaitannya dengan agama semata, tapi berkewajiban menjaga kerukunan antarumat," ujarnya di sela silaturahim kerukunan umat beragama se-Jatim di Balai Kartika Makodam V/Brawijaya, Rabu.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga berharap tidak ada yang saling menyalahkan atas sebuah insiden, namun harus semakin menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan yang harus selalu dijunjung tinggi.
"Ini sangat penting direalisasikan agar tak ada konflik di bangsa ini, khususnya yang melibatkan kerukunan umat beragama," katanya.
Untuk terus menjaga kerukunan antar sesama, lanjut dia, pemimpin daerah hingga aparat keamanan hendaknya memberikan nuansa kehidupan secara damai, tenang demi terciptanya toleransi kerukunan umat beragama.
"Pada dasarnya, tipe masyarakat Indonesia adalah hidup secara rukun berdampingan. Pemimpin harus menjadi contoh, baik pemimpin agama, pemimpin ummat hingga pimpinan di pemerintahan," ucapnya.
Sementara itu, selain silaturahim, pertemuan tersebut sebagai bentuk mengantisipasi insiden Tolikara terulang di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jatim bersama Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya dan Pengarmatim menyaksikan penandatanganan surat pernyataan tentang Menjaga Keharmonisan Umat Beragama se-Jatim bersama ketua FKUB dan Pimpinan Majelis Agama, antara lain MUI, PGI, PGLII, PHDI, Matakin dan Walubi Jatim.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menjelaskan, komunikasi dan silaturahim antarpemeluk agama pada dasarnya merupakan ungkapan dan pengamalan dari ajaran agama yang dipercayai masing-masing.
"Kita boleh berbeda agama dan kepercayaan, akan tetapi jangan sampai kita terkotak-kotak dari sendi kehidupan bangsa yang majemuk dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, semuanya bersepakat agar kejadian Tolikara tidak membuat masyarakat terpancing untuk melakukan aksi-aksi emosional.
"Kita harus berbuat nyata untuk mencegah jangan sampai konflik seperti itu berkembang hingga Jatim," kata jenderal bintang dua tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Pemuka agama jangan mengurusi persoalan yang kaitannya dengan agama semata, tapi berkewajiban menjaga kerukunan antarumat," ujarnya di sela silaturahim kerukunan umat beragama se-Jatim di Balai Kartika Makodam V/Brawijaya, Rabu.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga berharap tidak ada yang saling menyalahkan atas sebuah insiden, namun harus semakin menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan yang harus selalu dijunjung tinggi.
"Ini sangat penting direalisasikan agar tak ada konflik di bangsa ini, khususnya yang melibatkan kerukunan umat beragama," katanya.
Untuk terus menjaga kerukunan antar sesama, lanjut dia, pemimpin daerah hingga aparat keamanan hendaknya memberikan nuansa kehidupan secara damai, tenang demi terciptanya toleransi kerukunan umat beragama.
"Pada dasarnya, tipe masyarakat Indonesia adalah hidup secara rukun berdampingan. Pemimpin harus menjadi contoh, baik pemimpin agama, pemimpin ummat hingga pimpinan di pemerintahan," ucapnya.
Sementara itu, selain silaturahim, pertemuan tersebut sebagai bentuk mengantisipasi insiden Tolikara terulang di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jatim bersama Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya dan Pengarmatim menyaksikan penandatanganan surat pernyataan tentang Menjaga Keharmonisan Umat Beragama se-Jatim bersama ketua FKUB dan Pimpinan Majelis Agama, antara lain MUI, PGI, PGLII, PHDI, Matakin dan Walubi Jatim.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menjelaskan, komunikasi dan silaturahim antarpemeluk agama pada dasarnya merupakan ungkapan dan pengamalan dari ajaran agama yang dipercayai masing-masing.
"Kita boleh berbeda agama dan kepercayaan, akan tetapi jangan sampai kita terkotak-kotak dari sendi kehidupan bangsa yang majemuk dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, semuanya bersepakat agar kejadian Tolikara tidak membuat masyarakat terpancing untuk melakukan aksi-aksi emosional.
"Kita harus berbuat nyata untuk mencegah jangan sampai konflik seperti itu berkembang hingga Jatim," kata jenderal bintang dua tersebut. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015