Surabaya (Antara Jatim) - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur siap mengamankan pelaksanaan Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015.
Kesiapan itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin.
Rapat koordinasi pengamanan Muktamar Ke-33 NU itu diawali dengan pemaparan kondisi terkini persiapan muktamar oleh Bupati Jombang Nyono Suharli dan Kapolres Jombang AKBP Djarwoko.
"Secara umum, kami siap mengamankan muktamar dengan mengerahkan 1.500 personel. Kami juga libatkan TNI dan Banser," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.
Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menjelaskan personel yang paling banyak diturunkan dari satuan lalu lintas.
"Karena hal yang paling harus diatasi pada saat pelaksanaan muktamar adalah kemacetan, terutama di titik kumpul muktamar digelar," katanya.
Menurut dia, kemacetan akan terjadi di sejumlah titik di Kota Jombang, terutama jalan sekitar Alun-alun Jombang yang menjadi tempat utama muktamar.
"Yang pasti, pengamanan akan diperketat saat Presiden Jokowi hadir untuk membuka muktamar pada Sabtu (1/8) malam. (Bandara) Juanda juga dilakukan pengamanan, kan Presiden Jokowi lewat sana," katanya.
Senada dengan itu, Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau mengatakan Kodam siap mendukung Polri dalam pengamanan pelaksanaan Muktamar NU di Jombang.
"Kami sudah memerintahkan Korem 082/CPYJ Mojokerto dan Kodim Jombang untuk mengerahkan personel berapa pun yang diminta Polri. TNI siap mem-back up Polda, terutama pengamanan khusus Presiden," katanya.
Efek Internasional
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, selain dari Polri dan TNI, pengamanan pelaksanaan muktamar juga melibatkan Banser NU, untuk mengamankan 10.000 orang yang hadir pada muktamar itu.
"Pemprov Jatim sendiri tidak mengeluarkan anggaran khusus yang disalurkan ke Polda untuk pengamanan muktamar. Anggarannya dari panitia dan internal kepolisian," katanya.
Menurut dia, langkah menjaga suasana aman dan nyaman sangat penting, karena kegiatan muktamar tidak hanya untuk kepentingan Jatim, tetapi menjadi etalase keamanan Indonesia terhadap dunia.
"Efek dari pelaksanaan ini tidak semata-mata untuk NU, namun juga berhubungan dengan Indonesia dan Jatim di mata dunia internasional," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Banser Jatim untuk membantu TNI/Polri dalam pengamanan muktamar dengan lebih santun. "Jangan sampai lebih keras dari pengamanan yang dilakukan oleh TNI/Polri," katanya.
Informasi dari sumber lain menyebutkan panitia Muktamar Ke-33 NU mendapat bantuan APBD Jatim senilai Rp4,9 miliar yang disalurkan melalui PWNU Jatim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang Nyono Suharli tidak merinci dukungan pemkab. "Tidak ada ke panitia, tapi ke ormasnya (NU)," katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Dewa Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Kebangkitan Santri (Gerbang Santri), Mukafi Makki, mengharapkan muktamirin fokus terhadap materi muktamar dan pembahasan isu-isu kekinian.
"Jangan terpengaruh terhadap isu-isu saling dukung mendukung antar-kandidat atau terpengaruh propaganda yang mengadu domba NU, tapi muktamiri harus membuat desain dan strategi bersama untuk masa depan NU," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kesiapan itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin.
Rapat koordinasi pengamanan Muktamar Ke-33 NU itu diawali dengan pemaparan kondisi terkini persiapan muktamar oleh Bupati Jombang Nyono Suharli dan Kapolres Jombang AKBP Djarwoko.
"Secara umum, kami siap mengamankan muktamar dengan mengerahkan 1.500 personel. Kami juga libatkan TNI dan Banser," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.
Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menjelaskan personel yang paling banyak diturunkan dari satuan lalu lintas.
"Karena hal yang paling harus diatasi pada saat pelaksanaan muktamar adalah kemacetan, terutama di titik kumpul muktamar digelar," katanya.
Menurut dia, kemacetan akan terjadi di sejumlah titik di Kota Jombang, terutama jalan sekitar Alun-alun Jombang yang menjadi tempat utama muktamar.
"Yang pasti, pengamanan akan diperketat saat Presiden Jokowi hadir untuk membuka muktamar pada Sabtu (1/8) malam. (Bandara) Juanda juga dilakukan pengamanan, kan Presiden Jokowi lewat sana," katanya.
Senada dengan itu, Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau mengatakan Kodam siap mendukung Polri dalam pengamanan pelaksanaan Muktamar NU di Jombang.
"Kami sudah memerintahkan Korem 082/CPYJ Mojokerto dan Kodim Jombang untuk mengerahkan personel berapa pun yang diminta Polri. TNI siap mem-back up Polda, terutama pengamanan khusus Presiden," katanya.
Efek Internasional
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, selain dari Polri dan TNI, pengamanan pelaksanaan muktamar juga melibatkan Banser NU, untuk mengamankan 10.000 orang yang hadir pada muktamar itu.
"Pemprov Jatim sendiri tidak mengeluarkan anggaran khusus yang disalurkan ke Polda untuk pengamanan muktamar. Anggarannya dari panitia dan internal kepolisian," katanya.
Menurut dia, langkah menjaga suasana aman dan nyaman sangat penting, karena kegiatan muktamar tidak hanya untuk kepentingan Jatim, tetapi menjadi etalase keamanan Indonesia terhadap dunia.
"Efek dari pelaksanaan ini tidak semata-mata untuk NU, namun juga berhubungan dengan Indonesia dan Jatim di mata dunia internasional," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Banser Jatim untuk membantu TNI/Polri dalam pengamanan muktamar dengan lebih santun. "Jangan sampai lebih keras dari pengamanan yang dilakukan oleh TNI/Polri," katanya.
Informasi dari sumber lain menyebutkan panitia Muktamar Ke-33 NU mendapat bantuan APBD Jatim senilai Rp4,9 miliar yang disalurkan melalui PWNU Jatim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang Nyono Suharli tidak merinci dukungan pemkab. "Tidak ada ke panitia, tapi ke ormasnya (NU)," katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Dewa Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Kebangkitan Santri (Gerbang Santri), Mukafi Makki, mengharapkan muktamirin fokus terhadap materi muktamar dan pembahasan isu-isu kekinian.
"Jangan terpengaruh terhadap isu-isu saling dukung mendukung antar-kandidat atau terpengaruh propaganda yang mengadu domba NU, tapi muktamiri harus membuat desain dan strategi bersama untuk masa depan NU," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015