Surabaya (Antara Jatim) - Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur mengirim sejumlah rekomendasi terkait angkutan Lebaran arus mudik ke Pemerintah Provinsi setempat setelah pihaknya melakukan inspeksi dan pemantauan ke beberapa lokasi.
"Ada beberapa rekomendasi yang segera kami sampaikan ke Pemprov Jatim, khususnya terkait pelayanan publik selama masa angkutan Lebaran 2015," ujar Komisioner KPP Jatim Nuning Rodiyah kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Beberapa hal yang direkomendasikan yakni, pertama pemerintah dalam rangka mudik lebaran 2015 hendaknya mengoptimalkan posko layanan, informasi dan keamanan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemudik untuk mendapatkan layanan kesehatan, informasi dan keamanan.
Berikutnya, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalan secara ketat atas seluruh moda transportasi yang digunakan dalam arus mudik dan balik Lebaran tentang kelaikan operasi armada mudik.
"Ketiga, pemerintah henndaknya menyediakan prasarana berupa jalan, rambu lalu lintas dan lain sebagainya yang dapat membantu kelancaran pemudik," katanya.
Selanjutnya, lanjut dia, pemerintah harus membuka kanal pengaduan yang seluas-luasnya berupa sms hotline, telepon dan media sosial agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan di masa yang akan datang.
"Bagi pengguna layanan atau masyarakat untuk berkomitmen mematuhi segala aturan yang telah ditentukan dan menyampaikan pengaduan apabila mendapatkan pelayanan atau kondisi yang dibawah standar pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2015.
Tidak itu saja, kata dia, kepada jajaran Pelni, PPT KAI, Polri, TNI, maskapai, Bina Marga, Damri, Pelindo I, Pelindo II, KNKT, BMKG dan Basarnas harus bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan arus mudik dan balik Lebaran," ucapnya.
Sementara itu, inspeksi dan monitoring yang dilakukan KPP selama masa angkutan Lebaran dilakukan di Terminal Bungurasih, pemberangkatan mudik gratis Pemprov Jatim ke daerah Kepulauan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda Terminal 1 dan 2. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Ada beberapa rekomendasi yang segera kami sampaikan ke Pemprov Jatim, khususnya terkait pelayanan publik selama masa angkutan Lebaran 2015," ujar Komisioner KPP Jatim Nuning Rodiyah kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Beberapa hal yang direkomendasikan yakni, pertama pemerintah dalam rangka mudik lebaran 2015 hendaknya mengoptimalkan posko layanan, informasi dan keamanan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemudik untuk mendapatkan layanan kesehatan, informasi dan keamanan.
Berikutnya, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalan secara ketat atas seluruh moda transportasi yang digunakan dalam arus mudik dan balik Lebaran tentang kelaikan operasi armada mudik.
"Ketiga, pemerintah henndaknya menyediakan prasarana berupa jalan, rambu lalu lintas dan lain sebagainya yang dapat membantu kelancaran pemudik," katanya.
Selanjutnya, lanjut dia, pemerintah harus membuka kanal pengaduan yang seluas-luasnya berupa sms hotline, telepon dan media sosial agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan di masa yang akan datang.
"Bagi pengguna layanan atau masyarakat untuk berkomitmen mematuhi segala aturan yang telah ditentukan dan menyampaikan pengaduan apabila mendapatkan pelayanan atau kondisi yang dibawah standar pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2015.
Tidak itu saja, kata dia, kepada jajaran Pelni, PPT KAI, Polri, TNI, maskapai, Bina Marga, Damri, Pelindo I, Pelindo II, KNKT, BMKG dan Basarnas harus bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan arus mudik dan balik Lebaran," ucapnya.
Sementara itu, inspeksi dan monitoring yang dilakukan KPP selama masa angkutan Lebaran dilakukan di Terminal Bungurasih, pemberangkatan mudik gratis Pemprov Jatim ke daerah Kepulauan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda Terminal 1 dan 2. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015