Surabaya (Antara Jatim) - Nama pengusaha Basa Alim Tualeka atau akrab disapa Obasa mengaku siap diusung sebagai bakal calon wakil wali kota Surabaya dari koalisi "Majapahit" menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat, 9 Desember 2015.
"Kalau dipercaya maka siap karena niatan saya menyelamatkan demokrasi di Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, isu aklamasi atau pemilihan wali kota secara mufakat sesuai yang diinginkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang.
"Sesuai aturan harus ada dua pasangan calon atau lebih. Kalau hanya satu maka tidak bisa digelar Pilkada dan itu sangat disayangkan," tukasnya.
Ketika disinggung ingin maju bersama siapa nantinya, Direktur Utama PT Bintang Ilmu tak mempedulikan nama bakal calon wali kotanya dan menerima siapapun yang dipilih.
"Yang penting tidak sampai satu pasangan, sebab daripada aklamasi lebih baik diundi saja Pilkadanya. PDIP Jangan berharap aklamasi dan demokrasi harus diselamatkan," ucap Ketua Lembaga Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Indonesia (LP3EI) tersebut.
Sementara itu, usai deklarasi koalisi "Majapahit", muncul tiga kandidat bakal calon wali kota, yakni Dhimam Abror Djuraid (praktisi media), Sukoto (praktisi media), dan Syamsul Arifin (Ketua DPC PKB Surabaya).
Sedangkan, untuk nama bakal calon orang nomor dua di "Kota Pahlawan", selain Obasa juga muncul nama M. Machmud, anggota DPRD Surabaya asal Partai Demokrat.
Namun, berdasarkan sumber di internal koalisi, nama Machmud yang juga eks Ketua DPRD Surabaya tersebut gagal ikut bersaing karena dikabarkan mundur.
Koalisi "Majapahit" dideklarasikan pada Senin (29/6) dan diikuti oleh enam partai politik pemilik kursi di parlemen, yakni PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat.
Kendati demikian, DPD Partai Demokrat Jatim mengklaim kedatangannya hanya bersifat hadir karena diundang, bukan sebagai bentuk kesepakatan bergabung dengan koalisi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kalau dipercaya maka siap karena niatan saya menyelamatkan demokrasi di Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, isu aklamasi atau pemilihan wali kota secara mufakat sesuai yang diinginkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang.
"Sesuai aturan harus ada dua pasangan calon atau lebih. Kalau hanya satu maka tidak bisa digelar Pilkada dan itu sangat disayangkan," tukasnya.
Ketika disinggung ingin maju bersama siapa nantinya, Direktur Utama PT Bintang Ilmu tak mempedulikan nama bakal calon wali kotanya dan menerima siapapun yang dipilih.
"Yang penting tidak sampai satu pasangan, sebab daripada aklamasi lebih baik diundi saja Pilkadanya. PDIP Jangan berharap aklamasi dan demokrasi harus diselamatkan," ucap Ketua Lembaga Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Indonesia (LP3EI) tersebut.
Sementara itu, usai deklarasi koalisi "Majapahit", muncul tiga kandidat bakal calon wali kota, yakni Dhimam Abror Djuraid (praktisi media), Sukoto (praktisi media), dan Syamsul Arifin (Ketua DPC PKB Surabaya).
Sedangkan, untuk nama bakal calon orang nomor dua di "Kota Pahlawan", selain Obasa juga muncul nama M. Machmud, anggota DPRD Surabaya asal Partai Demokrat.
Namun, berdasarkan sumber di internal koalisi, nama Machmud yang juga eks Ketua DPRD Surabaya tersebut gagal ikut bersaing karena dikabarkan mundur.
Koalisi "Majapahit" dideklarasikan pada Senin (29/6) dan diikuti oleh enam partai politik pemilik kursi di parlemen, yakni PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat.
Kendati demikian, DPD Partai Demokrat Jatim mengklaim kedatangannya hanya bersifat hadir karena diundang, bukan sebagai bentuk kesepakatan bergabung dengan koalisi. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015