Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jatim Soekarwo dan Senator asal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi, meminta masyarakat mewaspadai spekulan yang memainkan harga menjelang Ramadhan.
"Biasanya menjelang Ramadhan, spekulan rentan memainkan harga sehingga masyarakat harus mewaspadainya," ujar Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa.
Biasanya, kata dia, menjelang bulan puasa sejumlah barang pangan dan kebutuhan pokok lainnya mengalami lonjakan harga yang membuat pemerintah kelabakan mengatasinya.
"Selama ini hanya impor dan operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah ini. Tapi ini pun tidak cukup manjur untuk mengatasi lonjakan harga," katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, kebijakan impor justru akan mempengaruhi psikologis masyarakat, dan yang paling parah jika malah dimanfaatkan para spekulan pasar.
Kendati kebijakan impor dianggapnya sebagai salah satu solusi untuk menekan lonjakan harga pasar, namun ia dengan tegas akan menolak rencana pemerintah pusat yang akan membuka kran impor bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk cabe yang harganya mulai merangkak naik.
Sikap Gubernur ini mendapat dukungan dari Senator asal Jatim, Ahmad Nawardi, yang menurutnya kebijakan impor untuk mengatasi lonjakan harga pasar harus dikalkulasi secara matang.
"Kegiatan impor pangan akan berdampak serius terhadap neraca perdagangan. Bila impor pangan meningkat pesat maka bisa memicu terjadinya defisit dalam neraca perdagangan," katanya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menilai harus ada instrumen khusus untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya pemerintah perlu segera mengesahkan peraturan presiden (Perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadhan sesuai amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2014.
"Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan," katanya.
Payung hukum ini, kata dia, diharapkan bisa mencakup kebijakan seluruh pemangku kepentingan agar tidak selalu menjadikan impor sebagai solusi instan menjaga ketersediaan pangan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Biasanya menjelang Ramadhan, spekulan rentan memainkan harga sehingga masyarakat harus mewaspadainya," ujar Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa.
Biasanya, kata dia, menjelang bulan puasa sejumlah barang pangan dan kebutuhan pokok lainnya mengalami lonjakan harga yang membuat pemerintah kelabakan mengatasinya.
"Selama ini hanya impor dan operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah ini. Tapi ini pun tidak cukup manjur untuk mengatasi lonjakan harga," katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, kebijakan impor justru akan mempengaruhi psikologis masyarakat, dan yang paling parah jika malah dimanfaatkan para spekulan pasar.
Kendati kebijakan impor dianggapnya sebagai salah satu solusi untuk menekan lonjakan harga pasar, namun ia dengan tegas akan menolak rencana pemerintah pusat yang akan membuka kran impor bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk cabe yang harganya mulai merangkak naik.
Sikap Gubernur ini mendapat dukungan dari Senator asal Jatim, Ahmad Nawardi, yang menurutnya kebijakan impor untuk mengatasi lonjakan harga pasar harus dikalkulasi secara matang.
"Kegiatan impor pangan akan berdampak serius terhadap neraca perdagangan. Bila impor pangan meningkat pesat maka bisa memicu terjadinya defisit dalam neraca perdagangan," katanya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menilai harus ada instrumen khusus untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya pemerintah perlu segera mengesahkan peraturan presiden (Perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadhan sesuai amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2014.
"Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan," katanya.
Payung hukum ini, kata dia, diharapkan bisa mencakup kebijakan seluruh pemangku kepentingan agar tidak selalu menjadikan impor sebagai solusi instan menjaga ketersediaan pangan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015