Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajukan syarat ke PT Freeport terkait pembangunan smelter (pabrik pemurnian mineral) yang rencananya dibangun di Kabupaten Gresik.
"Kami minta agar tembaga yang dihasilkan smelter nantinya menjadi 'domestic market obligation' dan lebih mendahulukan kepentingan Jatim," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.
Selain itu, tembaga yang dihasilkan nantinya tidak boleh diekspor, tapi menjadi persediaan untuk cadangan.
"Tentu kalau jadi persediaan cadangan di Jatim sangat bagus, dan kepentingan Jatim wajib didahulukan. PT Freeport pun menyatakan kesanggupannya," tukas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Kesanggupan tersebut, kata dia, dihasilkan saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Gedung Negara Grahadi (3/6).
Birokrat yang juga politisi tersebut menghitung keuntungan besar akan diperoleh Jatim jika smelter dibangun di Gresik.
Ia menyebutkan kapasitas sekitar 2 juta ton konsentrat mineral per tahun bisa diproses calon smelter Freeport itu, kemudian ditambah 1 juta ton dari PT Smelting sehingga total sekitar 3 juta ton dari Jatim.
"Kapasitas sebesar itu akan menjadi smelter terbesar di Indonesia, bahkan di dunia," katanya.
Sebagai proses tindak lanjut, ia meminta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jatim Dewi J Putriatni mematangkannya dengan Bupati Gresik Sambari Halim, sekaligus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya terkait lokasi.
Gubernur juga mengatakan keinginan PT Freeport Indonesia mempercepat pembangunan smelter di Gresik juga disampaikannya karena asam sulfat dan gypsum slug sisa pengolahan tambang tidak bisa diolah.
"Karena tak bisa diolah, mereka khawatir akan menjadi bahan berbahaya dan beracun (B3)," ucapnya.
Jika hal itu terjadi, maka asam sulfat dan gypsum slug yang sudah menjadi limbah B3 tersebut hanya bisa dibuang di Cileungsi, Jawa Barat, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Besarnya biaya itu akan jadi beban mereka. Makanya sebagai solusi, mereka minta smelter dibangun di Jatim (Gresik). Dan itu harus segera direalisasikan," tuturnya.
Kendati demikian, Pakde Karwo mengakui rencana pembangunan smelter tersebut bukannya tanpa kendala, yakni tentang pemerintah pusat dan pemerintah Papua.
"Kami akan mencari solusi, di antaranya menjelaskan ke Gubernur Papua. Sebab smelter ini nantinya hanya perlu 400 orang, tapi proses sebelumnya bisa mempekerjakan 3 ribuan orang. Nah, proses sebelum smelter itulah yang akan dijelaskan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami minta agar tembaga yang dihasilkan smelter nantinya menjadi 'domestic market obligation' dan lebih mendahulukan kepentingan Jatim," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.
Selain itu, tembaga yang dihasilkan nantinya tidak boleh diekspor, tapi menjadi persediaan untuk cadangan.
"Tentu kalau jadi persediaan cadangan di Jatim sangat bagus, dan kepentingan Jatim wajib didahulukan. PT Freeport pun menyatakan kesanggupannya," tukas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Kesanggupan tersebut, kata dia, dihasilkan saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Gedung Negara Grahadi (3/6).
Birokrat yang juga politisi tersebut menghitung keuntungan besar akan diperoleh Jatim jika smelter dibangun di Gresik.
Ia menyebutkan kapasitas sekitar 2 juta ton konsentrat mineral per tahun bisa diproses calon smelter Freeport itu, kemudian ditambah 1 juta ton dari PT Smelting sehingga total sekitar 3 juta ton dari Jatim.
"Kapasitas sebesar itu akan menjadi smelter terbesar di Indonesia, bahkan di dunia," katanya.
Sebagai proses tindak lanjut, ia meminta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jatim Dewi J Putriatni mematangkannya dengan Bupati Gresik Sambari Halim, sekaligus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya terkait lokasi.
Gubernur juga mengatakan keinginan PT Freeport Indonesia mempercepat pembangunan smelter di Gresik juga disampaikannya karena asam sulfat dan gypsum slug sisa pengolahan tambang tidak bisa diolah.
"Karena tak bisa diolah, mereka khawatir akan menjadi bahan berbahaya dan beracun (B3)," ucapnya.
Jika hal itu terjadi, maka asam sulfat dan gypsum slug yang sudah menjadi limbah B3 tersebut hanya bisa dibuang di Cileungsi, Jawa Barat, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Besarnya biaya itu akan jadi beban mereka. Makanya sebagai solusi, mereka minta smelter dibangun di Jatim (Gresik). Dan itu harus segera direalisasikan," tuturnya.
Kendati demikian, Pakde Karwo mengakui rencana pembangunan smelter tersebut bukannya tanpa kendala, yakni tentang pemerintah pusat dan pemerintah Papua.
"Kami akan mencari solusi, di antaranya menjelaskan ke Gubernur Papua. Sebab smelter ini nantinya hanya perlu 400 orang, tapi proses sebelumnya bisa mempekerjakan 3 ribuan orang. Nah, proses sebelum smelter itulah yang akan dijelaskan," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015