Surabaya (Antara Jatim) - Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim (Masika ICMI) Jawa Timur berkomitmen mengawal pembangunan desa sesuai program Presiden RI Joko Widodo.
"Kami menilai program tersebut sangat penting untuk diutamakan dan sepakat mengawalnya," ujar Ketua Umum Masika ICMI Jatim Abdul Rahman Hidayat ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Minggu.
Ia mengaku ada beberapa hal yang harus diawasi bersama dalam hal pembangunan desa, salah satunya penerapan Undang-Undang Desa, khususnya terkait anggaran.
"Dana yang disiapkan cukup besar dan harus ada beberapa pihak yang membantu mengelolanya sehingga anggaran bersumber dari APBN itu betul-betul digunakan membangun desa," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan turun ke desa untuk membantu mewujudkan swasembada pangan, yakni membantu pemerintah provinsi, maupun militer agar pemberian pupuk dan bibit tanaman tidak salah sasaran.
"Masika ICMI akan mencetak para cendekiawan dari desa dan mencetak penghafal Al-Qur'an yang juga berlatar seorang pengusaha," katanya.
Abdul Rahman Hidayat sendiri baru dilantik sebagai ketua umum dalam Musyawarah Wilayah di Surabaya, Sabtu (30/5).
Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Masika ICMI Surabaya Ahmad Thufeil mengatakan, meski berkomitmen mengawal, namun program-program pengembangan pedesaan dari pemerintah harus dikritisi dan diawasi bersama.
"Ini agar dana yang telah diturunkan tidak salah sasaran dan jangan sampai para kepala desa masuk penjara gara-gara salah administrasi atau tidak mempergunakan uangnya sebagaimana mestinya," tuturnya.
Ia menambahkan, sebelum dana tersebut turun ke desa sebaiknya ada proses pelatihan dan pendampingan bagi setiap kepala desa.
"Langkah ini yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kepala desa yang telah mendapatkan pelatihan tidak sampai salah administrasinya dan tidak bingung menggunakan dana," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami menilai program tersebut sangat penting untuk diutamakan dan sepakat mengawalnya," ujar Ketua Umum Masika ICMI Jatim Abdul Rahman Hidayat ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Minggu.
Ia mengaku ada beberapa hal yang harus diawasi bersama dalam hal pembangunan desa, salah satunya penerapan Undang-Undang Desa, khususnya terkait anggaran.
"Dana yang disiapkan cukup besar dan harus ada beberapa pihak yang membantu mengelolanya sehingga anggaran bersumber dari APBN itu betul-betul digunakan membangun desa," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan turun ke desa untuk membantu mewujudkan swasembada pangan, yakni membantu pemerintah provinsi, maupun militer agar pemberian pupuk dan bibit tanaman tidak salah sasaran.
"Masika ICMI akan mencetak para cendekiawan dari desa dan mencetak penghafal Al-Qur'an yang juga berlatar seorang pengusaha," katanya.
Abdul Rahman Hidayat sendiri baru dilantik sebagai ketua umum dalam Musyawarah Wilayah di Surabaya, Sabtu (30/5).
Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Masika ICMI Surabaya Ahmad Thufeil mengatakan, meski berkomitmen mengawal, namun program-program pengembangan pedesaan dari pemerintah harus dikritisi dan diawasi bersama.
"Ini agar dana yang telah diturunkan tidak salah sasaran dan jangan sampai para kepala desa masuk penjara gara-gara salah administrasi atau tidak mempergunakan uangnya sebagaimana mestinya," tuturnya.
Ia menambahkan, sebelum dana tersebut turun ke desa sebaiknya ada proses pelatihan dan pendampingan bagi setiap kepala desa.
"Langkah ini yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kepala desa yang telah mendapatkan pelatihan tidak sampai salah administrasinya dan tidak bingung menggunakan dana," ucapnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015