Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan anggaran yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 sudah aman setelah 19 pemerintah daerah sudah menyetujui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Semua kepala daerah sudah menandatangani NPHD sehingga sudah bisa dipastikan Pilkada yang digelar Desember tahun ini tidak tertunda," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Persoalan NPHD sempat mengancam penyelenggaraan Pilkada serentak karena belum semua kepala daerah menyetujui penggunaan anggarannya. Bahkan, hingga Senin (18/5), terdapat dua dari 19 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Ponorogo belum ada penandatanganan NPHD dan mengancam jalannya Pilkada. "Sekarang sudah aman dan tidak ada daerah mundur. Sebab kalau mundur sangat disayangkan karena waktunya mepet," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya. Menurut dia, setiap daerah diminta untuk menandatangani NPHD secara detail karena yang ditandatangani tidak sedikit. Selain itu, lanjut dia, NPHD yang ditandatangani itu menyesuaikan dengan apa yang ada di Undang-Undang (UU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), antara lain mengatur biaya kampanye dan lain-lain. "Bila ada hal-hal yang sampai sekarang belum ada kecocokan, misalnya penyelenggara Pemilu dengan Pemda maka harap diselesaikan," tukas eks Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu. Sejauh ini, kata Gus Ipul, seluruh bupati/wali kota sudah memahami NPHD, dan sesuai peraturan Kemendagri, memang belum ada yang namanya pasal atau di dalam ketentuan yang memastikan kaitannya dengan biaya kampanye. "Nanti akan didiskusikan dan disesuaikan lebih lanjut karena itu perintah UU. Anggaran belum bisa cair sekarang, karena ini baru naskah perjanjian." ucapnya. Sementara itu, untuk memastikan sudah beresnya NPHD, ia akan menghubungi Ketua KPU Jatim Eko Sasmito untuk memastikan sudah tidak ada permasalahan lagi. Khusus tentang protes Panwaslu Kota Surabaya yang mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilkada karena anggarannya kurang, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu meminta segera diselesaikan. "Setiap persoalan harus segera mencari solusinya agar tidak merembet ke daerah lainnya di Jatim," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015