Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 280 koperasi di Kota Surabaya selama 2014 kinerjanya tidak memuaskan, sehingga pemerintah kota berencana akan merevitalisasi koperasi tersebut pada 2015 ini. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Jumat, mengatakan pemkot tidak tinggal diam dengan hal itu, melainkan berupaya merevitalisasi koperasi tersebut. Hanya saja, dari 280 koperasi pasif tersebut, hanya 20 koperasi saja yang bisa direvitalisasi. "Kami terus berupaya meningkatkan kinerja koperasi agar bisa berkembang di masyarakat," kata Rismaharini. Menurut dia, pada 2014, pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk meningkatkan kualitas koperasi. Sayangnya, dari alokasi yang ada, penyerapannya kurang maksimal. Total penyerapan hanya 77 persen atau sekitar Rp2 miliar. Pada tahun 2014 dari total 1.357 koperasi yang aktif di Surabaya, sebanyak 306 unit di antaranya adalah koperasi berkualitas. "Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 172 unit koperasi berkualitas, maka capaian kinerjanya mencapai 177 katanya," ujarnya. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menunjukkan, selama 2014 juga muncul koperasi-koperasi baru. Setidaknya, ada sebanyak 23 unit koperasi baru yang dibentuk masyarakat, sedangkan jumlah koperasi hasil bentukan dari Pemkot Surabaya sebanyak 31 unit. Jadi total koperasi baru selama 2014 sebanyak 54 unit. Pemkot juga mengalokasikan dana pendukung bagi keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama 2014, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sebesar Rp35 miliar. Hanya saja, lanjut dia, dari jumlah itu hanya terserap 56 persen atau sekitar Rp19 miliar. Tolak ukur keberhasilan program ini adalah dari jumlah kelompok pelaku usaha kecil yang memiliki daya saing. "Selama 2014, jumlah kelompok usaha skala mikro kecil yang memiliki daya saing sebanyak 60 kelompok. Capaian ini melebihi dari yang kami tetapkan sebanyak 59 kelompok," katanya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Erwin Tjahyuadi menyesalkan rendahnya serapan anggaran untuk pengembangan koperasi tersebut. Menurut dia, rendahnya serapan anggaran ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan koperasi. Seringkali, lanjut dia, proses lelang untuk pembangunan sentra kuliner ini gagal. Sentra kuliner di Surabaya mayoritas dikelola oleh koperasi. Gagalnya lelang proyek sentra kuliner ini seringkali disebabkan lahan yang bermasalah. "Sebelum Pemkot membangun sentra kuliner, seharusnya ada kajian yang matang terlebih dulu. Jangan asal bangun saja. Nanti ada masalah dikemudian hari," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015