Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta dilibatkan dalam menangani permasalahan terkait penutupan akses kargo dari terminal 1 (T1) ke terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda oleh TNI Angkatan Laut. "Saya minta dilibatkan dalam tim yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla agar bisa mengambil langkah konkret," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu. Menurut dia, masalah ini sudah berada di bawah pengawasan wapres dan pihaknya menilai semua upaya yang dilakukan untuk mendesak agar akses kargo Bandara Juanda segera dibuka masih belum berhasil. Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Wapres dan Ajudan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk menggelar pertemuan khusus. "Harapan saya, pada 6 April mendatang menemui Wapres Jusuf Kalla dan KSAL," tukas mantan Sekdaprov Jatim tersebut. Jika masuk dalam tim, lanjut dia, pihaknya akan memibta TNI AL harus mendahulukan kepentingan dan pelayanan umum dibandingkan yang lain. "Saya sudah menghubungi KSAL hingga Panglima TNI yang intinya justru menyalahkan Angkasa Pura (AP) I," tuturnya. Seharusnya, kata dia, sengketa antara TNI AL dengan AP I tidak dibawa-bawa dalam pelayanan umum dan diselesaikan secara internal, bukan mengorbankan pelayanan umum. Ia menjelaskan, penutupan akses kargo di Bandara Internasional Juanda ini mengganggu perekonomian dan kepercayaan dari para pemangku kebijakan. "Yang mahal itu 'image' dan kepastian distribusi. Ini bandara internasional dan membangun kepercayaan yang selama ini dibangun telah gugur hanya karena gara-gara penutupan akses kargo secara sepihak," ucapnya. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto SH MAP menegaskan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) tidak meminta izin kepada TNI AL terkait pembukaan akses dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya. "Itu salah Angkasa Pura (AP), karena pagar (penutup akses dari T1 ke T2) itu dibongkar oleh Angkasa Pura dan dibuat jalan tanpa meminta izin kepada AL," katanya. Menurut dia, antara TNI AL dan AP tidak ada perjanjian atau kesepakatan tentang "akses" T1 ke T2, karena itu pagar yang ada tidak boleh dibongkar, namun bila dibongkar berarti melanggar perjanjian kedua. "Akses dari T1 ke T2 itu merupakan wilayah TNI AL, karena itu kami menutup. Kalau AP tetap membangkang (melanggar perjanjian) ya nanti kita tutup beneran," katanya tentang penutupan akses yang tidak mengganggu operasional bandara, namun berdampak pada jalur kargo. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015