Madiun (Antara Jatim) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, akan fokus pada enam agenda pembangunan.
Keenam agenda pembangunan tersebut adalah:.
1. peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan.
2. peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan.
3. peningkatan daya saing perekonomian daerah.
4. percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. peningkatan pelayanan publik.
6. peningkatan infrastruktur sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Wali Kota Madiun Bambang Irianto, mengatakan, musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Forum tersebut merupakan penentuan kematangan dalam mempersiapkan rencana kerja pemerintah daerah atau (RKPD) yang berkesinambungan dan terintegrasi.
"Musrenbang juga merupakan salah satu mekanisme penyusunan rencana pembangunan, media konsultasi publik dalam menetapkan program, dan kegiatan pembangunan daerah yang pada hakekatnya adalah penyatuan antara usul aspirasi masyarakat, kebutuhan, masalah, tantangan, dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RKPD," ujar Bambang Irianto dalam acara Pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2016 Kota Madiun di Gedung Diklat setempat, baru-baru ini.
Ia meminta, dalam menentukan enam agenda pembangunan tersebut, hendaknya mengacu pada tiga kebijakan nasional yakni:.
1. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI).
2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Pembangunan Milenium Development Goals (MDGS).
Untuk mewujudkan enam agenda pembangunan tersebut di tahun 2016, terdapat 34 bidang urusan wajib serta pilihan, 184 program, dan 1.021 kegiatan yang harus dilakukan, dengan total anggaran mencapai Rp447.863.602.000.
Menurut Wali Kota Madiun, mulai tahun 2015, Indonesia memasuki tahun pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana, akan terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga yang terampil, dan modal yang bebas masuk ke negara Asean.
Oleh karena itu, diharapkan dalam konteks rencana pembangunan daerah tahun 2016, pengembangan inovasi produk UKM dan koperasi lebih ditingkatkan agar dapat bersaing.
Pembangunan bidang ekonomi, termasuk di dalamnya penguatan UKM sebagai upaya percepatan pengurangan kemiskinan, merupakan suatu tantangan yang terus diupayakan dan bersinergi dengan pembangunan bidang lainnya.
Wali Kota Madiun juga mengingatkan agar dalam musrenbang juga mengacu pada evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai dan tantangan yang harus dihadapi.
Pada bidang pendidikan, Pemkot Madiun mampu menyediakan layanan pendidikan wajib belajar (WAJAR) sampai bagian jenjang pendidikan menengah. Sementara pada bidang kesehatan, masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan gratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
"Walaupun trennya menurun dari tahun ke tahun tetapi masalah kemiskinan akan tetap menjadi prioritas perhatian kita bersama. Upaya yang dilakukan tentu saja merupakan upaya bersama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan dengan dunia usaha serta partisipasi aktif dari masyarakat sendiri," katanya.
Data Bappeda Kota Madiun mencatat, angka kemiskinan di wilayah setempat rata-rata turun 0,37 persen sejak tahun 2010 hingga 2013. Dan sejak tahun 2009 hingga 2014, Pemkot Madiun melalui berbagai program terkait telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) hingga sebanyak 4.197 unit.
Di bidang jambanisasi, Pemkot Madiun melalui berbagai program terkait telah melakukan pembangunan jamban bagi penduduk yang tidak memiliki jamban sehat sebanyak 1.540 unit selama tahun 2013 dan 766 unit selama tahun 2014. Untuk tahun 2015, dianggarakan pembangunan jamban sehat sebanyak 974 unit.
"Keberhasilan yang telah kita capai bersama baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, aparatur pemerintah, lingkungan hidup, maupun pelayanan publik, merupakan hasil sinergitas kita bersama. Pencapaian tersebut hendak ditingkatkan di tahun mendatang," tambah Bambang Irianto.
Hal lain yang tak kalah penting adalah pembangunan infrasrtuktur diharapkan membawa efek positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya dari sektor perdagangan dan jasa yang merupakan sektor andalan Kota Madiun.
Sementara, dalam kegiatan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut selain dihadiri Wali Kota Madiun Bambang Iriato, juga dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun, Anggota Forpimda Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Bakorwil Madiun.
Juga jajaran Pemerintah Kota Madiun, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat setempat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015