Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merekrut tenaga alih daya (outsourcing) juru ukur untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di wilayahnya. "BPN harus segera merekrut tenaga juru ukur agar proses sertifikasi tanah di Jatim cepat selesai," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin. Pihaknya juga meminta BPN Kanwil Jatim bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk perekrutan tenaga alih daya tersebut dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Fakultas Teknik Sipil ITS. Berdasarkan data BPN, dari 15,7 juta hak atas tanah di Jatim, hanya 42 persen atau sekitar 6,2 juta yang sudah bersertifikat. Menurut dia, hal ini patut disayangkan karena tanah memiliki nilai ekonomis ketika diagunkan di bank. Di sisi lain, kata dia, BPN hanya menargetkan sertifikasi tanah sebanyak 100 ribuan bidang per tahun, atau untuk menyelesaikan sertifikasi tanah di Jatim harus membutuhkan waktu hingga 87 tahun. "Atas dasar itu saya mendorong BPN merekrut tenaga juru ukur tanah. Tujuannya agar lebih cepat proses sertifikasinya sehingga target 100 ribu ditingkatkan menjadi 200 ribu. Dengan begitu, proses sertifikasinya hanya 42 tahun," tukasnya. Kepala BPN Kanwil Jatim Muchtar Deluma menyatakan sepakat dan setuju usulan gubernur, termasuk kerja sama dengan ITS Surabaya. "Sesuai arahan gubernur, kami siap 'MoU' dengan ITS dan segera kami susun secepatnya," katanya. Sementara itu, di tempat sama Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam berpendapat bahwa persoalan sertifikasi tanah di Jatim harus segera dituntaskan karena sudah berlangsung sejak lama. Pihaknya berpesan agar BPN ke depan lebih meningkatkan pelayanannya sebagai bentuk perwujudan optimalisasi program di mata masyarakat. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015