Tulungagung (Antara Jatim) - PT Pos Indonesia langsung mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyusul gangguan teknis dalam sistem online mereka.
Gangguan teknis itu menyebabkan seorang warga menerima bantuan hingga tiga kali, kata Kepala Satgas PSKS Tulungagung Dwi Candra, Selasa.
"Kami evaluasi gangguan teknis agar kejadian serupa tidak terulang lagi dalam penyaluran bantuan tahap berikutnya," katanya.
Saat dikonfirmasi mengenai warga yang menerima dana PSKS lebih dari satu kali, Dwi Candra mengakuinya.
Menurutnya, insiden tidak terduga itu terjadi lantaran ada gangguan sistem online untuk pengambilan dana PSKS.
Karena mati, kata dia, petugas menggunakan sistem manual, yakni dengan mencocokkan data KPS dan fotokopi KTP dengan daftar RTS yang tercantum dalam database milik Satgas PSKS.
"Jadi saat pembagian di Capurdarat hari Minggu lalu memang ada yang mengambil lebih dari sekali. Artinya mendapat lebih dari Rp 400 ribu," jelasnya.
Dwi Candra menambahkan selain karena gangguan sistem online, warga yang bersangkutan diduga kurang memahami informasi terkait pengambilan PSKS.
Hal itu bisa terjadi lantaran dalam kartu penjamin sosial (KPS) ada tiga nama yang merupakan satu anggota keluarga.
Menurut penjelasan Dwi Candra, dana PSKS hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga itu, bukan keseluruhan.
"Jadi orang itu mengira bisa dapat semua. Dia lantas antre lebih dari satu kali dengan membawa KPS dan fotocopy KTP masing-masing. Beruntung petugas kami jeli sehingga upaya pencairan untuk ketiga kali bisa digagalkan," ujarnya.
Senada dengan Dwi Candra, Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko PT Pos Indonesia, Agus Pamudji mengungkapkan, kasus yang terjadi di Campurdarat itu terjadi akibat kurangnya pemahaman warga penerima PSKS.
Secara kebetulan, lanjut dia, kejadian bersamaan dengan adanya gangguan pada jaringan internet untuk sistem online. "Memang kurang pemahaman dan itu sudah bisa diselesaikan," jelasnya.
Pembagian dana PSKS di Tulungagung sejauh ini sudah diserahterimakan ke 95 persen rumah tangga sasaran (RTS) dari total penerima mencapai 58.923 jiwa.
Sisanya, sekitar lima persen belum diambil karena berbagai alasan, salah satunya karena kartu perlindungan sosial (KPS). Selain belum ada pengambilan, lima persen itu masih proses pencocokan.
Untuk jadwal pengambilan sendiri, kata Agus, paling lambat akhir Desember.
Jika dana PSKS tak juga diambil, maka pihak kantor pos mengembalikannya ke kas negara.
Pihak kantor pos tidak bisa menyatakan dana tersebut hangus atau tidak jika tak diambil hingga melewati batas waktu pengambilan.
"Kami tidak bisa putuskan itu hangus atautidak. Kami hanya bertugas membagikan sesuai data yang kami terima dari pemerintah," jelasnya.
Total penerima PSKS sekitar 58.923 jiwa. Setiap penerima mendapat Rp200 ribu yang diberikan langsung untuk November dan Desember, dengan nominal keseluruhan sekitar Rp23 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014