Surabaya (Antara Jatim) - Komisi I Bidang Pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI meminta oknum TNI-Polri yang terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/11) ditindak tegas. "Terulangnya kasus bentrok tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan gesekan antaraparat tidak tuntas," kata Ketua Komisi DPR RI Mahfudz Siddiq saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Akhir Tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI 2014 di Surabaya, Kamis. Menurut dia, penyelesaian bentrok selama ini hanya disikapi dengan pernyataan bersama dan nota kesepahaman bersama. "Tidak ada upaya yang serius untuk duduk bersama mencari akar masalah dan solusinya," katanya. Dengan kondisi itu, ia memperkirakan kasus perselisihan akan terus terulang. Untuk mengatasi masalah bentrok antara aparat TNI-Polri, Mahfudz Siddiq meminta oknum yang terlibat dari dua belah pihak ditindak tegas. "Tentunya yang terlibat harus ditindak tegas, dan institusi Polri dan TNI tidak boleh ada yang melindungi oknum yang terlibat," katanya. Mahfudz menegaskan penegakkan hukum harus diciptakan untuk memberikan efek jera. Ia menduga, perselisihan terjadi karena masih ada aparat TNI-Polri di lapangan yang menjalankan tugas di luar tupoksi mereka. "Tugas polisi menegakkan keamanan dan hukum, sedangkan TNI adalah pertahanan. Jadi, tidak ada urusannya menjadi beking kemanan mengamankan bisnis ilegal," tegasnya. Mahfudz menambahkan selama aparat TNI-Polri terlibat dalam bisnis di luar tugasnya, maka konflik akan terus terjadi. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawas atas terulangnya bentrok TNI-Polri di Kepri Ia menegaskan, bahwa polemik antardua korps ini adalah masalah institusi. "Ini bukan urusan orang per orang yang harus bertanggung jawab, tapi sudah masalah institusi," katanya. Mahfudz menegaskan, jika tidak ada respons dari TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah bentrokan tersebut secara sungguh-sungguh. Komisi I dan III menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas masalah tersebut. "Komisi I dan III akan bahas maslaah ini, tapi kita beri kesempatan pada TNI-Polri untuk selesaikan masalahnya. Gak perlu DPR terlibat, nanti malah tambah complicated," katanya. Diketahui pada Rabu malam, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134/Tuah Sakti menyerang Mako Brimob Polda Kepri. Sejak sore hari hingga malam, terjadi penembakan di Mako Brimob. Saat kejadian, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis terjebak di dalam hingga akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB. Hingga saat ini pihak terkait masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014