Sumenep (Antara Jatim) - Anggota dari dua fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar melakukan aksi "walk out" atau keluar ruangan dari rapat paripurna DPRD setempat, Rabu sore. "Mereka memilih sikap keluar dari ruangan rapat paripurna, karena tidak sepaham dengan anggota DPRD dari fraksi lainnya tentang kesepakatan penyebaran anggota fraksi ke alat kelengkapan DPRD," kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma di Sumenep, Jawa Timur. Pada Rabu ini, DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, yakni badan musyawarah, badan anggaran, dan komisi (komisi A, B, C, dan D). Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ternyata hanya mendistribusikan anggotanya ke komisi A dan badan anggaran. Sementara lima fraksi lainnya di DPRD Sumenep mendistribusikan anggotanya secara proporsional ke masing-masing komisi, badan musyawarah, dan badan anggaran. Sikap Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar itu membuat pimpinan rapat paripurna DPRD (ketua DPRD) menawarkan boleh atau tidaknya penumpukan anggota fraksi ke satu komisi, kepada peserta rapat. Saat itu, rapat paripurna langsung dipenuhi interupsi dari anggota DPRD tentang persoalan tersebut dan pimpinan rapat akhirnya menskorsing rapat. Setelah skorsing, pimpinan rapat paripurna akhirnya melakukan voting terbuka tentang boleh atau tidaknya penumpukan anggota fraksi ke satu komisi. Dalam voting secara terbuka itu, sebanyak 38 anggota DPRD menyepakati anggota fraksi harus disebar secara proporsional ke masing-masing komisi atau tidak boleh ada penumpukan, sementara 10 anggota lainnya yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar menyepakati adanya penumpukan anggota fraksi ke satu komisi. Pimpinan rapat paripurna DPRD Sumenep akhirnya memutuskan fraksi harus menyebar anggotanya secara proporsional ke masing-masing komisi dan menskorsing rapat lagi untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar untuk merevisi pendistribusian anggotanya ke komisi. Namun, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ternyata tetap menumpuk anggotanya ke komisi A. Saat itulah, anggota DPRD dari fraksi lainnya meminta pimpinan rapat paripurna melanjutkan agenda rapat ke pemilihan pimpinan masing-masing komisi tanpa melibatkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar. Alasannya, dua fraksi itu tidak menindaklanjuti kesepakatan rapat paripurna tentang penyebaran anggota fraksi secara proporsional ke masing-masing komisi. Setelah sempat beradu argumentasi dengan anggota DPRD lainnya, akhirnya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar menyatakan "walk out" dari rapat paripurna. Pimpinan rapat paripurna akhirnya memutuskan untuk melanjutkan agenda rapat ke pemilihan pimpinan komisi sekaligus menskorsing rapat untuk memberikan kesempatan kepada anggota di masing-masing komisi melakukan pemilihan pimpinan komisi. "Kami sebenarnya sudah beritikad baik dengan memberikan kesempatan kepada dua fraksi untuk melakukan revisi. Namun, ternyata mereka tetap menumpuk anggotanya di satu komisi," kata Herman. Sementara pimpinan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar enggan berkomentar kepada sejumlah wartawan pascaaksi "walk out" dari ruangan rapat paripurna. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014