Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi menilai pemecatan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar H Nusron Wahid terasa mengikuti selera pimpinan dan bukan mengikuti peraturan partai. "Karena itu, kalau Nusron menggugat pemecatan dirinya dari Golkar itu wajar, sebab prosesnya tidak mengikuti peraturan yang ada," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu dalam surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Kamis. Ia mengemukakan hal itu menanggapi pemecatan tiga kader Golkar dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli 2014. Mereka adalah Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Ketiga pendukung Jokowi-JK itu menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan keanggotaannya. Menurut Hasyim, mestinya Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan dipecat terlebih dulu, karena JK mencalonkan diri dalam pilpres dan Luhut Panjaitan adalah tim sukses Jokowi-JK. "Sebanyak 243 ribu suara yang diraih Nusron untuk kursi DPR RI merupakan suara terbanyak di lingkungan Golkar, dan suara sebanyak itu pasti dari kaum nahdliyyin, karena Nusron adalah kader NU yang kini menjabat Ketua Umum PP GP Ansor," ucapnya. Namun, kata Hasyim Muzadi yang kini menjabat Rais Syuriah PBNU itu, jika Nusron Wahid menjadi korban ketidakadilan politik, maka dia masih bisa kembali ke "keluarga", yakni PKB. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014