Bojonegoro (Antara Jatim) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono memuji dialog Jumat yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, karena bisa mencairkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. "Dialog Jumat yang digelar ini bisa menjadi komunikasi antara pejabat dengan masyarakat, sehingga komunikasi menjadi lancar dan cair," katanya, kepada ratusan peserta dialog Jumat di Pemkab Bojonegoro. Bahkan, katanya dialog Jumat yang digelar tersebut bisa menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antara pejabat dengan masyarakat yang membawa dampak menghilangkan kecurigaan-kecurigaan. "Dengan dialog ini kalau Kang Yoto (Bupati Bojonegoro Suyoto) ada yang "aneh-aneh", maka Kang Kusnan (salah seorang peserta dialog) bisa langsung bertanya dalam dialog ini," katanya, yang dalam dialog Jumat itu didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto. Salah seorang peserta dialog Jumat asal Kecamatan Sukosewu, Kusnan, Kepada Wapres Boediono mempertanyakan kebijakan Pemerintah soal subsidi pupuk yang tidak dilakukan menyeluruh. "Dulu di toko ada pupuk, sehingga kalau ada uang bisa membeli pupuk. Tapi sekarang ada uang belum tentu bisa dimanfaatkan untuk membeli pupuk," ujarnya. Menanggapi hal itu, Boediono menjelaskan secara nasional subsidi pupuk yang berasal dari APBD, jumlahnya cukup besar, tetapi masih mampu menjangkau seluruh kebutuhan pupuk. Padahal, katanya, kalau subsidi pupuk ditingkatkan akan mengurangi APBN, yang juga dialokasikan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), biaya pembangunan juga lainnya. "Justru kebijakan Pemerintah ke depan secara perlahan-lahan akan mengurangi subsidi pupuk," jelasnya. Meski demikian, katanya, Pemerintah tetap berusaha menjaga agar tidak ada kekurangan pupuk yang terjadi di petani. "Kalau memang di satu daerah terjadi kekurangan pupuk di suatu daerah, maka bupati bisa mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat," tegasnya. Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto, mengungkapkan permasalahan yang banyak disampaikan masyarakat dalam dialog Jumat dua bulan terakhir yaitu kekurangan pupuk yang dialami petani. Namun, ia menjelaskan pihaknya sudah mengeluarkan ketentuan yang akan mengatur pola pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu kendali yang dipegang petani. "Dalam pelaksanaannya juga ada pengawasnya, sehingga kios pupuk yang ditunjuk tidak bisa seenaknya menjual pupuk," ujarnya, menegaskan. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014