Surabaya (Antara Jatim) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan di era reformasi yang penuh keterbukaan dan demokratis di Indonesia saat ini tak ada ruang dan sangat sulit bagi siapapun untuk melakukan pemilu dengan curang, karena banyak pihak yang saling mengawasi. Presiden SBY di saat bertemu dengan pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu malam mengatakan, sistem dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini dibuat oleh DPR yang multi partai dan pemerintah, yang juga terdiri dari menteri dari beberapa partai politik, sehingga dipastikan aspirasi dan kepentingan partai sudah terakomodasi dalam sistem dan Undang-Undang Pemilu tersebut. "Selain itu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan MK (Mahkamah Konstitusi) sekarang bersifat independen dan dipilih oleh DPR yang multi partai, sehingga pihak yang terkait penyelengaraan dan pengawasan serta penegakan hukum Pemilu semuanya sudah independen. Begitu juga pers yang tentu akan mengkontrol jalannya Pemilu dengan independen," kata Presiden. Potensi kecurangan Pemilu terjadi, lanjut Presiden, bila sistem dan Undang-Udang Pemilu dikooptasi oleh kepentingan mayoritas tunggal partai tertentu, dan KPU, Bawaslu serta MK tidak independen atau bekerja dalam pengaruh kekuasaan pihak tertentu. "Di era sekarang ini sangat sulit. Dari pusat sampai daerah, semua partai saling mengawasi. Di TPS ada saksi, dihitung di tingkat PPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat saling diawasi oleh semua partai, apalagi sekarang ini ada IT (Teknologi informasi) yang bisa mengawal penghitungan," kata Presiden. Presiden mendorong kepada semua pihak yang menemukan kecurangan Pemilu, hendaknya diproses melalui jalur dan mekanisme hukum yang ada seperti ke Bawaslu dan MK, jangan diselesaikan dengan kekerasan atau hal-hal yang menciderai martabat demokrasi. Menurut SBY, demokrasi di Indonesia ini sudah masuk dan menuju ke deretan negara yang sistem demokrasinya mapan. Hal itu, dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia pasca reformasi menggelar Pemilu 3 kali, yang 2 kali diantaranya Pemilu langsung dipilih rakyat yang berlangsung lancar dan damai. Untuk itu, Presiden meminta kepada TNI dan Polri untuk menjamin Pemilu 2014 ini harus kembali berlangsung damai dan demokratis. "Situasi politik dan keamanan kita harus stabil, agar pembangunan dan investasi terus tumbuh berkembang," katanya menegaskan. Presiden memprediksi situasi politik setelah Pemilu Legislatif 9 April nanti akan semakin dinamis dan panas, karena akan ada peta politik baru menuju Pemilu Presiden 9 Juli hingga dilantiknya Presiden baru 20 Oktober 2014 nanti. " Saya berharap siapapun kalah hendaknya menerima dengan jiwa besar, meskipun kalah memang itu menyakitkan," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Akhmad Munir


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014