Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan program reformasi birokrasi seharusnya menjadi pilihan yang diambil secara sadar oleh pemerintah daerah dan bukan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat. "Reformasi birokrasi jadi pilihan bukan tuntutan. Yang terpenting adalah bagaimana melayani publik dengan efektif, efisien dan sistematis," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa. Abdullah Azwar Anas menyampaikan hal itu terkait kegiatan "Learning Hub Road Map Daerah Reformasi Birokrasi" yang berlangsung di Banyuwangi pada 3-4 Maret. Kegiatan yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) itu, diikuti perwakilan dari 18 kabupaten/kota, yang kepala daerahnya pernah dikirim mengikuti pendidikan singkat di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, pada 2012. "Kelompok-kelompok masyarakat diharapkan memberi dukungan kepada pemerintah daerah sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik," kata bupati. Anas mengaku bangga daerahnya dipilih Kementerian PAN dan RB sebagai tempat pelaksanaan berbagi gagasan antar-kabupaten/kota tersebut, karena hal itu tidak lepas dari sejumlah inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam pelayanan publik. Salah satu program pelayanan publik unggulan yang baru dirilis pada 2013 adalah "Bayi Lahir Pulang Bawa Akta", yakni program penerbitan akta kelahiran "super kilat" bagi masyarakat. "Dari kegiatan selama dua hari ini, kami berharap masing-masing daerah bisa saling berbagi dan menimba ilmu mengenai pelayanan publik," ujar bupati. Hasil "sharing" gagasan ini rencananya dibukukan agar menjadi semacam panduan praktik terbaik inovasi yang akan diedarkan ke kabupaten/kota lain untuk saling menginspirasi. Asisten Deputi Koordinator Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPAN-RB, Eddy Suryanto, mengatakan pihaknya telah memiliki program percepatan reformasi birokrasi untuk diterapkan di daerah. "Kami berharap tiap-tiap kabupaten/kota menyampaikan kemajuan mengenai apa yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing, untuk kemudian saling belajar agar tercipta akselerasi pelayanan publik di daerah," ujarnya. Nantinya, lanjut Eddy, tiap kabupaten/kota diharapkan saling memberi masukan mengenai pelayanan publik yang telah dijalankan dan diperkenankan saling mengadopsi satu sama lain. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014