Madiun (Antara Jatim) - Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, berencana menunda pemberian izin kegiatan persilatan di wilayah hukumnya menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 pada April, karena dinilai rawan konflik. "Bukan melarang. Tetap diizinkan, tapi hanya ditunda dan dialihkan waktunya, yaitu setelah Mei dan Juni. Hal itu untuk menekan gesekan antarwarga," ujar Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo, kepada wartawan, Selasa. Menurut dia, sejumlah kegiatan silat yang ditunda tersebut antara lain adalah pengesahan warga baru perguruan silat, pertandingan silat internal maupun antara berbagai perguruan, dan kegiatan yang mendatangkan massa pesilat dalam jumlah besar. Adapun, pertimbangan penundaan tersebut bercermin pada pengalaman sering terjadinya bentrok antaranggota perguruan silat di Madiun. Polisi tidak ingin, ikatan damai antarpesilat yang sudah mulai tumbuh dirusak oleh kepentingan dan aksi saling tarik dukungan oleh para caleg dan parpol. "Karena itu, untuk sementara kegiatan masyarakat tersebut dipending dulu sampai selesi pileg. Baru nanti bulan Mei-Juni kami berikan kesempatan untuk kegiatan seperti sah-sahan, rapat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan persilatan. Selesai itu, baru kami fokus lagi ke pilpres," terang AKBP Anom. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ia meminta kepada Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), maupun pihak kelurahan memberikan edukasi agar masyarakat mengetahui pendidikan tentang politik. Anom berharap, pada Pemilu 2014 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan berpolitik adalah masyarakat semakin sadar untuk menggunakan hak suara dan kewajibannya. Jika banyak golput, berarti masyarakat tidak mau terlibat untuk menentukan masa depan bangsa maupun negara. Ia menambahkan, untuk pengamanan proses pileg di Madiun, telah digelar Operasi Mantap Brata. Operasi itu melibatkan sekitar 1.000 personel gabungan TNI dan Polri setempat. Yaitu meliputi satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brigadir Mobil (Brimob), 1 SSK Korem 081/DSJ Madiun, sedangkan dari kepolisian mengerahkan kurang lebih 700 personel. Sisanya dari unsur TNI, pemda, dan perlindungan masyarakat. Di Madiun terdapat sekitar 12 perguruan pencak silat yang rawan terjadi konflik jika memiliki agenda secara bersamaan. Polres Madiun Kota dan pihak terkait telah berupaya mencegah konflik tersebut dengan membentuk paguyuban dengan slogan Madiun Kampung Pesilat. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014