Surabaya (Antara Jatim) - Anggota Komisi VI DPR Chairuman Harahap mengemukakan rencana Pertamina mengakuisisi PGN bukan strategi pengelolaan gas yang terbaik, karena idealnya BUMN tersebut bisa melakukannya kepada Blok Mahakam. "Lebih baik lagi Pertamina fokus mengeksplorasi sumur-sumur baru, seperti mengakuisisi Blok Mahakam yang kontraknya habis pada tahun 2017," katanya ketika dihubungi dari Surabaya, Selasa malam. Ia mengemukakan hingga kini pemerintah tidak membutuhkan PGN diakuisisi. Namun, Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam sehingga jauh dari kepemilikan asing. "Hal itu justru membantu pemerintah dalam meningkatkan lifting minyak," katanya. Sementara itu, Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai upaya akuisisi Pertamina terhadap PGN muncul karena tata kelola migas di Indonesia belum baik. "Rencana Pertamina mengakuisisi PGN justru salah arah," kata Iwa. Solusi tata kelola migas yang baik, saran dia, bagaimana suplai bisa memenuhi permintaan pasar. Namun, hal tersebut bisa dicapai dengan ketersediaan infrastruktur yang baik. "Walau ada akusisi Pertamina terhadap PGN, tidak otomatis infrastruktur bisa terbangun," katanya. Ia menambahkan, karut marut tata kelola migas nasional juga disebabkan regulasi "Open Access" dan "Unbundling". Apalagi, regulasi tersebut sangat menguntungkan para broker gas karena tidak perlu membangun infrastruktur. "Daripada ingin mencaplok PGN, sejatinya Pertamina harus memperbaiki target 'lifting' minyak yang selama ini meleset," katanya. Pertamina, lanjut dia, sudah seharusnya menjalankan tugasnya mengelola minyak sedangkan PGN dan Pertagas mengurus gas. Lalu, PLN bertanggung jawab urusan listrik. Jika Pertamina memaksa mengakusisi PGN maka BUMN produsen migas tersebut akan memiliki organisasi yang semakin besar. "Dampaknya, Pertamina akan semakin tidak fokus dan tidak efisien," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014