Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 150 warga kota Surabaya mengikuti cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Universitas Narotama Surabaya dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-33. "Cek kesehatan gratis itu diselenggarakan pada saat 'Car Free Day' di Surabaya di kawasan Jalan Raya Darmo dan Taman Bungkul," kata Humas Universitas Narotama Surabaya, Evy Retno Wulan, Senin. Menurut dia, kesehatan merupakan salah satu investasi dalam kehidupan, karena itu harus dijaga dengan baik, di antaranya melalui cek pemeriksaan kesehatan secara rutin, "Cek kesehatan gratis yang diadakan Universitas Narotama bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan (LK) ESQ Jawa Timur dan RS Al Irsyad pada hari Minggu (12/1) itu dipadati warga kota dengan antrean yang panjang," katanya. Untuk jenis tes pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi cek gula darah, kolesterol dan asam urat. Peserta yang mengikuti cek kesehatan gratis tersebut juga mendapatkan obat-obatan ringan sesuai hasil cek kesehatannya. Selain cek pemeriksaan kesehatan gratis, penyelenggara mengadakan senam pagi bersama dan pembagian "door prize" oleh Universitas Narotama kepada warga kota. "Rangkaian acara yang dilakukan oleh Universitas Narotama Surabaya itu merupakan bentuk kepeduliaan sosial terhadap pentingnya menjaga kesehatan bagi semua kalangan," katanya. Dalam waktu yang sama (12/1), DPD PDIP Jatim juga merayakan HUT ke-41 dari parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu dengan Sosialisasi BPJS bidang kesehatan di kantor parpol setempat. Narasumber sosialisasi antara lain Kepala Bagian Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Surabaya Drs Budi Wusonoadi, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jatim dr Harsono, Dirut RSU Dr Soetomo dr Dodo Andono MPh, dan Anggota Komisi IX DPR RI Hj Sri Rahayu. "Program ini menjamin kebutuhan dasar kesehatan untuk diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah dan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya," kata Harsono. Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hj Sri Rahayu mengatakan pelaksanaan program JKN merupakan "buah" dari legislasi DPR RI yang dimulai sejak 2004 dan resmi diundangkan baru pada tahun 2011. "Jaminan sosial kesehatan adalah inisiatif dari dewan. Legislasi sudah kami (DPR) lakukan, tinggal pengawasannya. Tahap awal pelaksanaan JKN akan menghadapi berbagai persoalan, misalnya proses pendaftaran kepesertaan masyarakat desa yang jauh dari akses informasi, atau ketersediaan tenaga medis di puskesmas-puskesmas di pelosok, karena itu kader PDIP harus membantu," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014