Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat serius untuk bekerja sama dengan swasta dalam membangun moda transportasi massal berupa monorel dan trem. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Reni Astuti, Senin mengatakan berdasarkan catatan yang ia memiliki, pemerintah kota memang kerap memiliki pengalaman buruk ketika menjalin kerja sama dengan swasta atau pihak ketiga, salah satunya pembangunan Pasar Turi baru yang molor dari perencanaan. "Saya takutnya, ketika pemkot sudah mengeluarkan dana dan masyarakat sudah berharap terlalau tinggi kemudian berlarut-larut proses pembangunannya," ujarnya. Reni Astuti menegaskan, terkait pembangunan moda transportasi massal, keseriusan dan komitmen pemkot dalam menjalankannya mutlak dibutuhkan sebab untuk merealisasikan peoyek tersebut dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Kalau berdasarkan petunjuk yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada empat tahapan. Salah satunya, adalah uji kelayakan yang terbagi ke dalam enam item yaitu hukum, sosial, bisnis dan lainya," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, jika semua tahapan yang ada sudah dilewati dengan baik oleh pemerintah kota, dirinya berharap siapapun yang kelak menjadi pemimpin di Surabaya berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut mengingat awal pembangunannya baru akan dimulai pada tahun 2015. "Makanya, saya pernah menyatakan supaya pembangunan monorel dan trem berdasarkan kepentingan rakyat Surabaya. Bukan atas selera kepala daerah yang memimpin," ujar legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Apalagi, lanjut dia, dengan jumlah penduduk Surabaya yang sudah mencapai di atas dua juta, maka sudah sudah sepantasnya Kota Pahlawan memiliki angkutan massal. "Kalau kita melihat Surabaya sekarang, itu adalah gambaran 20 tahun kondisi Jakarta yang lalu. Makanya, biar kemacetan di Surabaya tidak semakin krodit, kita harus mulai memikirkannya mulai sekarang." ujar Reni. Sementara itu, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele, meminta agar calon pemenang tender pembangunan monorel dan trem malakukan presentasi di hadapan anggota DPRD Surabaya dan media. "Kami tidak mau kasus pembuatan perda sampah No.13 yang tidak melibatkan DPRD Surabaya kembali terulang lagi," ujarnya. Menurut Erick, dilibatkannya anggota legislatif dalam pembangunan dua moda transportasi masal tersebut sebenarnya memiliki banyak keuntungan, salah satunya legislatif bisa memberikan masukan agar nantinya biaya menggunakan trasnportasi masal itu tidak membebani rakyat. "Selain ada subsidi Rp2 triliun dari pemerintah kota, kami nanti juga berencana meminta bantuan dari pusat dan provinsi," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013