Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menerima keluhan terkait pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan juga sepinya sentra wisata kuliner (SWK) saat melaksanakan reses di Kelurahan Wiyung, Kota Surabaya.
Dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, Yona menilai penertiban PKL di sejumlah titik Surabaya masih menimbulkan polemik karena dianggap belum dibarengi solusi konkret bagi para pedagang kecil.
"Di sisi lain, kondisi SWK yang sepi pengunjung juga menjadi perhatian serius," katanya.
Yona mengatakan saat ini terdapat sedikitnya 131 ruas jalan di wilayah setempat yang masuk program pengembalian fungsi jalan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, penertiban PKL tengah digencarkan di berbagai wilayah.
Sementara untuk SWK, lanjutnya, persoalan utama bukan sekadar relokasi pedagang, melainkan bagaimana menghidupkan kembali sentra kuliner agar ramai pengunjung dan mampu menopang ekonomi pedagang.
“Banyak SWK di Surabaya itu hidup segan mati tak mau. Pedagang mengeluh sepi sampai modal Rp400 ribu sehari, pulangnya cuma Rp200 ribu,” ujarnya.
Yona menegaskan SWK Wiyung sebenarnya memiliki fasilitas yang cukup baik dan bersih. Bahkan saat ini masih tersedia 11 stan kosong yang dapat dimanfaatkan warga Surabaya tanpa biaya sewa.
“Kalau ada yang bilang masuk SWK harus bayar jutaan, laporkan ke saya. Tidak ada biaya sewa stan. Yang ada hanya iuran listrik, air dan kebersihan sekitar Rp367 ribu per bulan,” ujarnya.
Yona menegaskan dirinya sudah berkali-kali meminta Satpol PP agar melakukan penertiban secara adil dan humanis.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar menggusur tanpa memberikan solusi yang jelas kepada warga Surabaya yang menggantungkan hidup dari berdagang.
“Khusus PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi. Jangan hanya menertibkan lalu selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yona juga menyosialisasikan program bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga kurang mampu. Program tersebut ditujukan bagi warga desil 1 sampai 5 yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri.
“Kalau ada putra-putrinya yang tidak lolos SMA atau SMK negeri lalu masuk swasta, ada peluang mendapat bantuan Rp350 ribu per bulan melalui program Pemuda Tangguh SMA/SMK Swasta,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Surabaya maupun koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026