Pemerintah menegaskan perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) perlu dimitigasi risikonya lewat tata kelola yang tepat sehingga dapat menjaga keamanan data milik masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tata kelola AI yang tepat dibutuhkan karena saat ini AI telah semakin canggih dan sulit dibedakan mana hasil fabrikasi AI dan kondisi sesungguhnya di dunia nyata.
"Kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi," kata Nezar dikutip dari keterangan pers Kemkomdigi, Kamis.
Meski menjadi tantangan, pemerintah berupaya agar AI dapat tetap dikelola secara tepat agar manfaat positifnya dapat terus dirasakan sementara dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
Nezar menekankan pemerintah berpandangan bahwa dalam tata kelola yang tepat AI harus tetap berada di bawah kendali manusia terutama untuk hal-hal yang menyangkut dalam proses pengambilan keputusan.
“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.
Secara lebih luas, salah satu manfaat positif yang dilihat pemerintah dalam menyikapi AI adalah teknologi ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi digital nasional, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Nezar, salah satu tata kelola AI yang dapat didorong untuk pemanfaatan positif AI dapat dirasakan di Indonesia adalah dengan melibatkan peran strategis Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab.
Beberapa BUMN dinilai dapat memimpin pemanfaatan AI termasuk dalam aspek inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan keamanan dan kedaulatan data.
“Pemerintah memandang perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tuturnya.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi, termasuk peta jalan AI nasional dan etika tata kelola AI, guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab.
“Mohon doanya semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan,” ujar Nezar.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026