Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah program pendukung guna menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) agar tetap tinggi, menyusul capaian pada 2025 yang dinilai sangat positif.
Anggota DPRD Jawa Timur Wiwin Sumarambah mengatakan kenaikan NTP menjadi indikator membaiknya kesejahteraan petani, sekaligus mencerminkan hasil panen yang baik pada masa tanam ketiga 2025.
“Kenaikan NTP ini memang kita harapkan terjadi. Ini juga membuktikan hasil panen di masa tanam ke-3 tahun 2025 sangat bagus. Semoga menjadi titik balik bagi kesejahteraan para petani. Tentunya kita berharap di tahun 2026 posisi ini bisa dipertahankan atau bahkan meningkat,” kata Wiwin di Surabaya, Jumat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 118,96. Angka tersebut menunjukkan posisi yang sangat kuat serta mencerminkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Jawa Timur juga mencatat kenaikan NTP sebesar 3,95 persen dan merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa.
Namun demikian, Wiwin menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi penurunan NTP, terutama menjelang panen masa tanam pertama yang masih berlangsung di tengah musim hujan.
“Kita akan memasuki panen masa tanam satu yang masih diiringi musim hujan. Ini harus segera dipersiapkan penanganannya agar pascapanen berjalan baik, terutama pada tahap pengeringan gabah, sehingga nilai jual tetap tinggi dan NTP stabil,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim, Wiwin menyebut Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Jatim menjalankan sejumlah program strategis, antara lain stabilisasi harga melalui penetapan harga minimum produk pertanian agar petani memperoleh harga yang menguntungkan.
Selain itu, pemerintah juga diminta mendorong diversifikasi pertanian dan pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah, serta memperkuat sistem pemasaran agar hasil pertanian dapat dijual lebih efektif dengan harga lebih baik.
Wiwin juga menekankan pentingnya penyediaan kredit pertanian yang mudah dan terjangkau, pengembangan pasar, subsidi untuk menekan biaya produksi, serta asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko gagal panen.
“Program pelatihan dan penyuluhan juga penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian,” katanya.
Di samping itu, DPRD Jatim meminta perhatian serius terhadap infrastruktur pertanian, seperti perbaikan jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026