Bojonegoro - Ketua KPU Bojonegoro, Jawa Timur, Mundzar Fahman menyatakan, kemungkinan tiga parpol, yaitu PKBIB, Partai Sri dan PDK, tidak lolos verifikasi parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 di wilayahnya.
"Tapi kepastiannya, masih menunggu rapat pleno terbuka KPU yang akan mengundang pengurus parpol yang mengikuti verifikasi," katanya di Bojonegoro, Selasa.
Ia menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat pleno terbuka, sekaligus mengeluarkan keputusan parpol yang lolos verifikasi, pada 29 Desember.
"Berita acara hasil verifikasi yang dilaporkan KPU, ditetapkan melalui rapat pleno terbuka itu," katanya.
Mengenai penyebab tiga parpol itu tidak lolos verifikasi, menurut dia, PKBIB yang pada awalnya mendaftar untuk mengikuti verifikasi tidak menyerahkan kartu tanda anggota (KTA).
Dua parpol lainnya, PDK dan Partai Sri, lanjut dia, tidak mampu memenuhi persyaratan, di antaranya kepengurusannya tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.
Selain itu, katanya, tim verifikasi yang melaksanakan verifikasi faktual anggota parpol itu di lapangan dengan mengambil 10 persen dari jumlah KTA yang masuk, banyak yang tidak cocok.
"Sebagian nama yang masuk sebagai anggota sesuai KTA, ketika dilaksanakan verifikasi faktual di lapangan tidak mengakui sebagai anggota kedua parpol itu," ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, verifikasi ulang tiga parpol lainnya yaitu PKNU, PKPB dan PNR, yang harus memperbaiki persyaratan jumlah anggotanya yang kurang juga sudah rampung.
"Hasilnya ketiga parpol itu bisa memenuhi pesyaratan yang kurang dalam verifikasi perbaikan," katanya.
Yang jelas, menurut dia, parpol di daerahnya yang tidak lolos verifikasi belum tentu tidak bisa mengikuti pemilu legislatif 2014, sebab lolosnya parpol sebagai peserta pemilu lefislatif, bergantung dengan hasil verifikasi daerah lainnya.
Sesuai ketentuan, tambahnya, persyaratan parpol yang memenuhi syarat, yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dan minimal memiliki 75 persen pengurus daerah di setiap provinsi.
"KPU tidak melakukan verifikasi PNBK, sebab secara nasional menolak menjalani verifikasi," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012