Surabaya - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jawa Timur mendeklarasikan sebuah lembaga independen pemantau pemilihan umum bernama "Indonesian Election Watch" (IEW) di Surabaya, Minggu. "Tidak hanya untuk Pemilu Legislatif, namun juga sebagai pemantau independen pilkada-pilkada di Jatim, Pemilihan Gubernur Jatim 2013 dan Pemilihan Presiden 2014. Kebetulan deklarasi ini bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Internasional," ujar Direktur "IEW" Muhamamd Kholid, kepada wartawan. Ia juga mengatakan, Sebagai bagian dari elemen masyarakat, pihaknya ingin berpartisipasi dalam membangun Pemilu yang berintegritas dan menghadang bercokolnya rezim atau paham demokrasi plutokrat. Demokrasi plutokrat merupakan sistem menisbatkan hanya orang-orang kaya dan bermodal yang menguasai demokrasi. Sistem ini menggambarkan bahwa orang-orang kaya yang ingin berkuasa menggunakan uangnya menyuap masyarakat untuk memberikan suaranya. "Kasus tersebut banyak ditemukan di Indonesia. Bukan hanya uang yang menjadi modal bagi kaum plutokrat, tetapi kekuasaan yang sebelumnya juga bisa dijadikan alat untuk berkuasa. Lembaga ini untuk menghadang bercokolnya demokrasi plutokrat," paparnya. Kholid menambahkan, pihaknya berharap mampu pengawalan agar perhelatan demokrasi di negeri ini tidak hanya berjalan secara prosedural, dan belum menyentuh ranah yang lebih substansial. Dalam pengamatannya, demokrasi memang diakui sebagai sistem yang dianut Indonesia, tetapi ia hanya dipraktikkan secara parsial dengan hanya mengambil mengutamakan sisi yang menguntungkan. "Sehingga praktik ini membuat elit produk demokrasi banyak yang gagap dalam menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan. Apalagi, keterlibatan masyarakat dalam kancah Pemilu semakin penting, mengingat Indonesia dalam ancaman ideologi yang dikendalikan oleh pemodal besar," ujarrnya. Dalam pandangannya, rezim plutokrat juga begitu agresif menguasai kendaraan politik, baik partai maupun birokrasi dan elemen-elemen pendukung lainnya. Tak hanya mobilisasi atau pengerahan PNS dan birokrat, tetapi juga melibatkan penyelenggara Pemilu itu sendiri, baik komisioner KPU maupun komisioner Badan Pengawas Pemilu. "Hal ini sudah terbukti adanya pemecatan dua komisioner KPU Lumajang dan seluruh komisioner KPU Pamekasan karena dinilai berpihak pada salah satu pasangan calon, sehingga merupakan gambaran dari kuatnya rezim plutokrat itu," tukas dia. Sementara itu, sebagai program awal, "IEW" akan melakukan pemantauan di berbagai daerah di Jatim yang saat ini akan menyelenggarakan pilkada, seperti Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Nganjuk, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Lumajang, Bondowoso, Kota Malang, dan pilkada lainnya. "Puncaknya pada Pemilihan Gubernur Jatim yang dijadwalkan berlangsung 29 Agustus 2013 serta Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2014," kata Kholid.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012