BPBD Trenggalek Evaluasi Ulang Peta Rawan Bencana
Kamis, 22 November 2012 17:16 WIB
Trenggalek - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh peta daerah rawan bencana di wilayahnya.
Ketua Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Trenggalek Joko Rusianto, Kamis mengatakan, seluruh perangkat desa diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kejadian bencana selama setahun terakhir dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
"Bisa dikatakan ini adalah evaluasi 2012, dalam formulir itu isinya lengkap, mulai dari statistik bencana, jenis bencananya, hingga lokas-lokasi yang biasanya terdampak oleh bencana, semua harus diisi dan dikumpulkan," katanya.
Data-data yang telah lengkap nantinya akan dirangkum dan digunakan untuk membuat peta rawan bencana baru, selain itu peta baru tersebut juga akan dipakai untuk membuat perencanaan kerja BPBD tahun 2013.
"Penanggulangan bencana itu dananya sangat krusial. (Peta rawan bencana) ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkadang dihadapkan pada situasi dadurat, selain itu anggarannya ada di beberapa tingkatan mulai dari Kabupaten, provinsi dan pusat," imbuhnya.
Ia menjelaskan, pendataan ulang tersebut sangat diperlukan, mengingat Kabupaten Trenggalek memiliki sejumlah potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, Kekeringan, gempa bumi dan tsunami.
"Untuk meminimalisir bencana-bencana yang cukup kompleks seperti itu diperlukan perencanaan yang matang, makanya seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan bencana kami undang untuk ikut membuat rumusan," ujarnya.
Joko Rusianto menambahkan, rencananya daftar daerah rawan bencana itu juga untuk mengurangi potensi perencanaan yang salah dan menyalahi aturan, di tingkat desa maupun kabupaten.
"Misalkan begini, desa A memiliki potensi bencana banjir dan tanah longsor namun pihak desa tersebut mengajukan proposal penanggulangan untuk bencana tsunami, jelas ini salah," paparnya kepada sejumlah wartawan.
Data di BPBD Kabupaten Trenggalek mencatat, potensi bencana alam tersebar hampir menyeluruh di 157 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 800 ribu jiwa.
Sementara itu, perangkat Desa Widoro Kecamatan Gandusari, Samsul mengusulkan, selain peta rawan bencana seharusnya BPBD juga menambah titik dapur umum serta tenaga ahli yang menanganinya.
"Karena selama ini ketika terjadi sebuah bencana, proses distribusi bantuan makanan sering kali mengalami kendala, selain lokasi yang jauh, kapasitas jumlah makanan yang bisa dimasak terbatas sehingga harus diulang beberapa kali," tukasnya.(*)