Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.
"Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menjelaskan bahwa awalnya ada 13 calon hakim yang diseleksi oleh pihaknya. Namun, kata dia, tidak semuanya lolos sehingga banyak ada 10 nama yang terpilih.
Menurut dia, Komisi III DPR RI berhati-hati dalam menyeleksi hakim karena tugas para hakim tersebut menjaga dan menjalankan fungsi peradilan, serta hakim merupakan sosok yang disebut sebagai "wakil tuhan".
"Kami berikhtiar semaksimal mungkin untuk memilih Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM Makamah Agung yang diyakini mampu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, etika, moral, dan menjalankan tugasnya serta tak tercela dalam karirnya,” kata dia.
Berikut nama-nama hakim agung beserta jabatannya yang disetujui oleh DPR RI:
1. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Suradi menjadi hakim agung Kamar Pidana
2. Hakim Tinggi MA RI Ennid Hasanuddin menjadi hakim agung Kamar Perdata
3. Hakim Tinggi MA RI Heru Pramono menjadi hakim agung Kamar Perdata
4. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Lailatul Arofah menjadi hakim agung Kamar Agama
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Muhayah menjadi hakim agung Kamar Agama
6. Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Hari Sugiharto menjadi hakim agung Kamar TUN
7. Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak
8. Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Diana Malemita Ginting menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak
9. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi MA RI Agustinus Purnomo Hadi menjadi hakim agung Kamar Militer
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Moh. Puguh Haryogi menjadi hakim ad hoc HAM di MA
