Jakarta (ANTARA) - Selasa (2/9) malam, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap melawat ke China, demi memenuhi undangan Presiden Xi Jinping menghadiri Parade Militer Angkatan Bersenjata China di Beijing pada Rabu (3/9).
Di tengah gejolak demonstrasi di Tanah Air yang mulai mereda dan terkendali, keputusan kepala negara untuk hadir dalam peringatan berakhirnya Perang Dunia II itu, tak lepas dari permintaan mendesak pemerintah China.
Diakui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa dalam beberapa hari terakhir, pemerintah China menyampaikan permintaan yang cukup kuat kepada Presiden Prabowo agar berkenan hadir, paling tidak untuk satu hari saja.
Selain itu, undangan menghadiri parade militer tersebut penting bagi Indonesia untuk menyaksikan secara langsung perkembangan kekuatan militer China, sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga hubungan bilateral dan menegaskan posisi diplomatik Indonesia di kancah global.
Presiden Prabowo pun tampil dengan "diplomasi peci hitam" berbalut setelan jas abu-abu yang dahulu dipelopori oleh Soekarno, saat bertemu dengan para tokoh dunia di masa lalu.
Penampilan itu menjadi ciri khas keberadaan kepala negara yang bersanding di antara 26 pemimpin berpengaruh di jantung Kota Beijing, Lapangan Tiananmen, di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, hingga Presiden Belarus Alexander Lukashenko.
Dari kawasan Eropa, dua pemimpin yang hadir adalah Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic. Keduanya menarik perhatian karena dikenal memiliki hubungan erat dengan Rusia.
Selain menjadi ajang unjuk kekuatan militer China, parade ini juga dimanfaatkan sebagai momentum diplomasi, termasuk bagi Prabowo Subianto yang baru memulai masa jabatannya sebagai Presiden RI.
Dalam forum bergengsi seperti ini, Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer di peringkat 13 dunia (versi Global Firepower/GFP-2025) dan yang terkuat di Asia Tenggara, patut menjadi sorotan.
Jumlah personel, modernisasi alutsista, strategi pertahanan berbasis teknologi, hingga kapasitas produksi dalam negeri yang digagas pemerintahan, menjadi faktor utama yang membuat militer Indonesia berhasil melampaui capaian Vietnam di peringkat 23 dan Thailand peringkat 25.
Singapura berada di urutan ke 29 dunia, mengandalkan infrastruktur canggih dan sistem pertahanan modern. Myanmar di 37 dunia, Filipina peringkat 41, dan Malaysia di 42 dunia. Sementara itu, Kamboja dan Laos berada di peringkat bawah, dengan postur militer yang relatif kecil.
Secara keseluruhan, GFP memasukan tujuh negara dalam peta kekuatan militer di ASEAN yang kini berada di 50 besar dunia.
Posisi strategis RI
Kunjungan Presiden Prabowo ke China ini bukan sekadar undangan protokoler, tetapi juga bentuk pengakuan China atas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berperan penting menjaga stabilitas dan keamanan regional maupun global.
China yang menyandang gelar militer ketiga terkuat di dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia, memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Posisi Indonesia yang berada di jalur strategis Selat Malaka dan perairan Natuna membuat Beijing tidak boleh mengabaikan peran Jakarta dalam dinamika klaim kedaulatan, kepentingan ekonomi, strategi militer, serta diplomasi internasional di Laut Cina Selatan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan bentang luas wilayah lautan berkisar 5,9 juta km2 (UNCLOS), Indonesia menguasai jalur strategis perdagangan dunia via perairan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.
Kontrol atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam memastikan bahwa lalu lintas laut internasional berjalan dengan aman dan teratur, sesuai dengan hukum internasional.
Dalam konteks geopolitik, siapa yang berteman baik dengan Indonesia, berpeluang memiliki akses lebih luas terhadap salah satu "tol laut" untuk aktivitas perdagangan tersibuk di dunia.
Pengakuan Prancis
Selain itu, Prancis, yang sedang berambisi mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik pascakehadiran aliansi pertahanan AUKUS, yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat pada September 2021, juga menunjukkan pengakuan pada kekuatan militer Indonesia.
Melalui aliansi ini, Washington dan London sepakat membantu Australia mengembangkan serta mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir untuk memperkuat armada Angkatan Laut Kerajaan Australia.
Dalam salah satu poin Deklarasi Bersama RI–Prancis Menuju 2050: 100 Tahun Hubungan Diplomatik untuk Kedaulatan, Perdamaian, dan Kemakmuran, kedua negara bersepakat menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai ruang yang inklusif, aman, dan terbuka.
Konsensus ini sejalan dengan Strategi Indo-Pasifik Prancis yang diadopsi pada 2018, serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang disepakati pada 2019.
Kerja sama pertahanan RI-Prancis pun kian intensif. Misalnya, kehadiran kontingen Indonesia dalam parade Bastille Days 2025 yang menjadi simbol penguatan diplomasi pertahanan kedua negara.
Momentum itu juga diikuti dengan dialog bilateral tingkat menteri yang menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk pemberian penghargaan kehormatan dari Prancis kepada Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.
Kerja sama strategis ikut diperluas pada bidang industri pertahanan melalui alih teknologi, produksi bersama, serta pengadaan alutsista penting, seperti pesawat tempur dan kapal selam.
Selain itu, kedua negara meningkatkan intensitas pelatihan bersama, memperluas pertukaran personel militer, dan memperkuat komitmen dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB.
Sebagai wujud kepercayaan dan solidaritas, juga dihelat latihan militer gabungan, hingga kunjungan simbolik kapal perang untuk mempererat hubungan, sekaligus menunjukkan kesiapan kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing dan kerja sama pertahanan dengan Prancis merupakan arah politik luar negeri Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.
Prinsip ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Indonesia kini menempatkan diri sebagai kekuatan menengah yang ingin menjalin persahabatan, sekaligus memastikan perdamaian global tetap terjaga.
