Jakarta - Wakil Presiden Boediono memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan semua pihak seperti instansi pemerintah dan masyarakat sipil mensinkronkan Program Nasional Kontra Radikal Terorisme dalam upaya untuk mengatasi serta menanggulangi radikalisme. "Saya setuju program ini dibahas bersama di tingkat menteri dan kita simpulkan nanti apa yang bisa kita kerjakan bersama, tak bisa jika hanya BNPT yang menjalankan. Mari kita menyatukan dan mensinkronkan langkah-langkah untuk program ini," kata Wapres Boediono saat memimpin rapat Rapat tentang Program Nasional Kontra Radikal Terorisme di kantor Wapres, Jakarta, Senin. Hadir pada rapat ini antara lain Menko Polhukham Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BNPT Ansyaad Mbai, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, serta pejabat-pejabat eselon satu dari kementerian dan lembaga pemerintah. Dikatakan Wapres, rapat tersebut bukan reaksi atas kejadian yang terakhir di Depok atau Solo tapi program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu. Mengingat pentingnya program ini, Wapres menharapkan kementerian dan lembaga pemerintah lain, di luar BNPT, turut berkoordinasi dan mendukung program ini. Ditegaskan Wapres Boediono, pemerintah memang memerlukan program yang utuh untuk mengatasi radikalisasi. Apa yang dilakukan masing-masing instansi sejauh ini terasa tidak cukup karena belum ada rencana aksi bersama yang terkoordinasi dengan sasaran bersama yang jelas. "Oleh sebab itu cetak biru program deradikalisasi ini harus benar-benar tajam mencapai sasaran," kata Wapres. Wapres juga meminta BNPT menimbang masukan dari para menteri dan pejabat-pejabat lain yang hadir dan menajamkan cetak biru program itu. "Saya minta BNPT menajamkan rencana aksi yang lebih detail," tutur Wapres. Wapres berpesan jangan sampai program nasional ini memunculkan nuansa bahwa pemerintah kembali ingin mengontrol semuanya. "Program ini harus sedemikian rupa agar semua pihak nyaman melaksanakannya. Pemerintah tidak berniat kembali ke zaman sebelum reformasi. Sensitifitas seperti ini perlu dimasukkan dalam perumusan, apa yang bisa diterima dan dapat berjalan dalam di negara kita yang demokratis," kata Boediono.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.