Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengidentifikasi ada 14 kementerian dan lembaga yang memiliki sejumlah program "pro job" yang harus dikoordinasi dan dirumuskan bersama untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan. "Kita harus meningkatkan upaya dari yang selama ini kita lakukan. Mari kita rumuskan bagaimana pemerintah melakukan intervensi dan langkah-langkah proaktif untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja yang bisa dinikmati oleh mereka yang mencari kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja baru dan mempertemukan calon pekerja dengan industri yang membutuhkan tenaga," kata Wapres Boediono saat memimpin Rapat Koordinasi Program penciptaan Lapangan Kerja di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat. Ke-14 kementerian dan lembaga itu adalah: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI). Menghadapi ketidakpastian berbagai krisis yang membelit perekonomian dunia, kata Wapres, pemerintah mengambil berbagai langkah antisipasi yang mutakhir adalah menyiapkan berbagai rencana aksi untuk perluasan dan penciptaan lapangan kerja. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.