Sumenep - Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep belum mengetahui secara pasti waktu operasional kapal yang menggantikan Kapal Amukti Palapa guna melayani jalur keperintisan. "Kami tidak ingin berandai-andai. Oleh karena itu, kami mengutus staf kami ke Surabaya pada Senin ini untuk menanyakan kepada Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak sebagai pihak terkait langsung dalam pengoperasian kapal pengganti Kapal Amukti Palapa di jalur perintis," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, A Nur Salam di Sumenep, Senin. Pengoperasian kapal perintis disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan. Jalur keperintisan yang jangkauan pelayanannya hingga kepulauan jauh di Sumenep itu dilayani oleh dua kapal, yakni Kapal Sabuk Nusantara yang dikelola PT Lautan Kumala dan (sebelumnya) Kapal Amukti Palapa oleh PT Sumekar. Namun, sejak awal Juli lalu, PT Sumekar diputus kontrak sebagai pengelola kapal perintis yang rute awal pemberangkatannya dari Surabaya, karena tidak mengoperasikan kapalnya dalam kurun waktu cukup lama. "Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak telah menunjuk perusahaan tertentu sebagai operator kapal perintis untuk menggantikan PT Sumekar. Kami mengutus staf untuk menemui Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak guna menanyakan kepastian waktu beroperasinya kapal perintis yang dikelola operator baru tersebut," kata Salam. Ia juga mengemukakan, semula, kapal perintis yang dikelola operator baru itu diinformasikan mulai beroperasi pada 20 Juli lalu dengan titik pemberangkatan awal dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Namun, hingga Minggu (22/7), ternyata belum ada kapal perintis pengganti Kapal Amukti Palapa yang sandar di Pelabuhan Kalianget. Kami sengaja mengutus staf ke Surabaya pada Senin ini supaya semuanya jelas. Lebih baik datang langsung dibanding berkomunikasi melalui telepon," ujarnya. Salam menjelaskan, warga kepulauan Sumenep membutuhkan beroperasinya dua kapal perintis. "Kalau sampai salah satu dari kapal perintis itu tidak beroperasi dalam waktu cukup lama seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, akan timbul sejumlah persoalan, di antaranya tidak lancarnya arus orang maupun barang dan jasa. Kami tidak ingin hal itu terjadi," katanya. (*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.